seputarborneo.news@gmail.com

082152561188

Antisipasi Pelanggaran Pada Jembatan Bukit Rawi, Satpol PP dan Instansi Terkait Lakukan Pengawasan

by Redaksi - Tanggal 23-09-2022,   jam 06:59:02
Pihak Satpol PP bersama Instansi Terkait, saat meninjau kondisi Jembatan Slab Bukit Rawi, Jumat (23/9/2022). FOTO : ISTIMEWA

SB, PALANGKA RAYA - Setelah sempat viralnya sebuah video yang terjadi di Jembatan Pile Slab Bukit Rawi/Penda Barania, beberapa waktu yang lalu, yang mana dalam video tersebut memperlihatkan adanya pedagang yang berjualan di tepi jembatan pile slab.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Satpol PP Provinsi Kalteng yang tergabung dalam Tim Terpadu Forum LLAJ Kalimantan Tengah kembali melakukan peninjauan terkait pelaksanaan uji coba untuk nantinya diaudit kembali terkait standarisasi kelengkapan marka jembatan, pertimbangan pengunaan jalan lama di samping jembatan sebagai arus lalu lintas kendaraan alat berat serta terdapatnya bangunan liar berupa warung semi permanen yang dibangun oleh oknum warga sekitar lokasi jembatan.

Satpol PP Provinsi Kalteng, bersama Dishub Provinsi Kalteng, Dinas PUPR Provinsi Kalteng, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalteng, Jasa Raharja, Dirlantad Polda Kalteng, Polres Kabupaten Pulpis, Dishub Kabupaten Pulpis, Satpol PP Kabupaten Pulpis, Camat Kahayan Tengah, Polsek Kahayan Tengah, langsung terjun langsung dalam pengawasan ini.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Baru melalui Kasubbid Penegakan Nellyana mengatakan, bahwa pihaknya dalam hal ini melakukan upaya peninjauan terkait perkembangan pembangunan jembatan pile slab terlebih lagi dalam hal ini setelah adanya warga yang sempat berjualan di area yang tidak diperbolehkan berjualan di daerah jembatan.

"Dalam pelaksanaan peninjauan di lapangan, tim terpadu terlebih dahulu mengecek kelengkapan marka jalan yang berada di muara jembatan seperti larangan kendaraan untuk berhenti di sepanjang jembatan, kemudian larangan untuk putar balik ke arah yang berlawanan dan pengaturan kecepatan maksimal kendaraan ketika sedang melintasi area jembatan serta larangan berjualan disepanjang emergency bay yang bukan sebagai tempat rest area," ucapnya.

Terkait marka jalan ini nantinya dari Tim Terpadu akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mematuhi aturan selama melintasi area jembatan pile slab Bukit Rawi/Penda Barania karena dinilai sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa apabila tidak dipatuhi atau diindahkan. 

"Setelah pengecekkan marka yang berada di muara jalan selesai, Tim Terpadu kembali melanjutkan perjalanan ke area Emergency Bay yang mana di area Emergency Bay tersebut terdapat bangunan liar berupa warung layang yang berdiri di atas jalan milik negara dan menempel di sisi jembatan yang sangat jelas telah menyalahi aturan hukum," tambahnya.

Tentunya dalam hal ini Tim Terpadu dalam penyampaiannya yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Kalteng dan Satpol PP Kabupaten Pulang Pisau secara humanis dan persuasif menjabarkan terkait penyalahgunaan pendirian bangunan tanpa izin dan berdiri di atas tanah milik Negara serta menempel pada sisi jembatan, selain dinilai dapat membahayakan keselamatan jiwa orang banyak, di sisi lain juga sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa anak-anak dari oknum yang mendirikan bangunan liar tersebut. 

"Selain melakukan pemahaman terkait dampak dari keberadaan bangunan warung itu, Satpol PP juga memberikan peringatan kepada yang bersangkutan agar tidak lagi berjualan di sepanjang area Emergency Bay yang mana fungsinya merupakan area kedaruratan apabila ada terjadi bocor ban, kendaraan rusak/mogok dan bukan sebagai rest area/tempat istirahat," lanjutnya.

Pihaknya juga menegaskan sepanjang area jembatan termasuk di dalamnya emergency bay tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, karena status jalan milik negara serta berpotensi terjadinya kemacetan arus lalu lintas dan laka lantas.

"Berkaitan dengan emergency bay bukan rest area, ada kesalahpahaman kayaknya di kalangan masyarakat sekitar, nantinya tim terpadu dalam waktu dekat juga akan aktif melakukan patroli dan penindakan langsung secara bersama di jam-jam tertentu yang dinilai sering adanya aktifitas komunitas/masyarakat yang nongkrong di sepanjang jembatan," ungkapnya. (kn)