seputarborneo.news@gmail.com

082152561188

Program MBG Selain Perhatikan Kualitas Makanan, Pembangunan Dapur Jadi Perhatian

by Redaksi - Tanggal 15-01-2025,   jam 12:41:17
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi

SB, PALANGKA RAYA - Program makan siang bergizi gratis yang digagas oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, telah diluncurkan di berbagai wilayah Indonesia, namun hingga kini belum terlaksana di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Padahal, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, pernah melakukan peninjauan simulasi program tersebut di salah satu sekolah di kota tersebut.

Program yang mulai berjalan pada Senin silam ini menyasar peserta didik dari PAUD hingga siswa menengah atas.

Merespons hal ini, Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya segera mempersiapkan lahan untuk pembangunan dapur umum di setiap kecamatan.

Menurutnya, ukuran dapur yang diperlukan bervariasi, yakni 15x15 meter dan 20x20 meter, yang masing-masing dapat melayani distribusi makan siang bergizi kepada siswa di daerah tersebut.

Syaufwan Hadi juga mengungkapkan bahwa saat melakukan kunjungan dinas ke Kota Semarang, ia melihat bahwa satu dapur di sana dapat melayani kebutuhan di radius empat hingga lima kilometer.

Ia berpendapat, di Palangka Raya yang memiliki kawasan padat penduduk, jangkauannya bisa lebih jauh lagi, tergantung lokasi dapur tersebut dibangun.

“Kunjungan kemarin, petugas dapur umum di Semarang menggunakan material knockdown anti api untuk memastikan keamanan. Setiap dapur dilengkapi dengan ruang kontrol, dapur, dan tempat penyiapan piring atau rak yang terintegrasi dalam satu bangunan,” terangnya.

Pj Wali Kota Palangka Raya juga telah menerima arahan dari pemerintah pusat terkait program ini, dengan satu dapur yang disiapkan untuk setiap kecamatan.

Namun, Syaufwan mengingatkan bahwa satu dapur per kecamatan mungkin tidak cukup, mengingat beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Jekan Raya, memiliki lebih dari 20.000 siswa. Satu dapur yang hanya mampu menyediakan 4.000 hingga 5.000 porsi mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

“Terkait masalah anggaran, Pemko Palangka Raya dan DPRD telah membahas alokasi dana untuk program ini dalam forum Badan Anggaran (Banggar), dan dana tersebut telah tersedia dalam Belanja Tidak Terduga (BTT). Mencatat bahwa program ini mungkin belum terlaksana karena Pemko Palangka Raya belum menerima petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) lebih lanjut dari pemerintah pusat,” tuturnya.

Meskipun demikian, DPRD Kota Palangka Raya tetap mendukung penuh program makan siang bergizi gratis, mengingat program ini merupakan prioritas langsung dari Presiden dan Wakil Presiden. (sb)