SB, PALANGKA RAYA - Juru bicara Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Okki Maulana menyoroti sistem pengawasan aktivitas pertambangan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Pertambangan.

Ia mengatakan perlu adanya sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas pertambangan, termasuk kewajiban reklamasi dan pascatambang yang sering terabaikan.

"Kelemahan dalam pengawasan dapat berdampak serius terhadap degradasi lingkungan, pencemaran air dan tanah, serta rusaknya ekosistem yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat," ujarnya.

Anggota Komisi IV ini juga mengatakan peran pemerintah daerah provinsi dalam mengawasi pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), serta izin pengangkutan dan penjualan juga diperlukan dalam pengelolaan pertambangan yang baik.

"Pengelolaan pertambangan harus memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya memberikan keuntungan bagi para pemodal/investor, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya yang berada di sekitar wilayah pertambangan," tuturnya.

Mewakili Fraksi Partai Golkar, Okki berharap dengan adanya Raperda ini terbentuk keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

"Perlu adanya mekanisme yang jelas, sehingga mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat adat, serta organisasi lingkungan," ucapnya. (sb)