SB, SAMPIT - Camat Pulau Hanaut, Dedi Purwanto, menyampaikan bahwa alat berat ekskavator yang berada di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pulau Hanaut tidak dapat difungsikan secara optimal karena keterbatasan infrastruktur jalan.

“Kendalanya, pertama pergeseran alat berat sulit karena lebar jalan hanya sekitar dua meter. Selain itu, jalan semenisasi yang ada tidak cukup kuat menahan beban alat berat sekitar 4 sampai 6 ton,” ujar Dedi, Sabtu (17/5/2025).

Selain kondisi jalan, akses menuju lokasi kelompok tani (poktan) juga menjadi hambatan. Jalur yang tersedia melewati jembatan kayu kecil dan sungai sempit yang tidak memungkinkan dilalui ekskavator.

“Tidak ada jalan alternatif. Kalau dipaksa lewat situ, jembatan bisa rusak. Pakai kapal loging juga sulit, karena biayanya mahal, bisa lebih dari Rp 10 juta,” jelasnya.

Dedi menambahkan, ekskavator tersebut sudah berada di Pulau Hanaut sebelum dirinya menjabat. Kemungkinan besar alat berat itu dikirim melalui jalur sungai dari Samuda menggunakan kapal.

“Keberadaannya bukan tidak bermanfaat, tapi memang terbatas secara mobilitas. Jadi tidak bisa bergerak bebas karena kondisi infrastruktur,” jelasnya lagi.

Terkait wacana Bupati Kotim untuk menarik kembali ekskavator tersebut, Dedi menyatakan tidak keberatan. Bahkan ia mengusulkan solusi agar ke depan digantikan dengan ekskavator mini yang lebih cocok dengan kondisi wilayah setempat.

“Silakan kalau mau ditarik, bisa dimanfaatkan untuk kecamatan lain atau dinas lain yang infrastrukturnya mendukung. Harapannya, bisa diganti dengan ekskavator mini yang bisa dibawa menggunakan kelotok besar dan tidak merusak jalan atau jembatan,” tuturnya.

Ia menambahkan, alat berat tersebut sebenarnya masih dalam kondisi baik dan hanya sesekali dipanaskan oleh petugas BPP agar tetap terawat.

“Sayang memang kalau tidak bisa digunakan. Tapi kalau dipaksakan bisa merusak jalan dan membuat masyarakat marah. Jadi harus ada solusi yang bijak,” pungkas Dedi. (f1/sb)