SB, SAMPIT – Hasil tes urine yang dilaksanakan dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) pada Senin (17/11/2025) mencatatkan lima peserta dinyatakan positif menggunakan narkotika.

Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menyampaikan bahwa temuan tersebut menunjukkan masih adanya aparatur pemerintah yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Ia menegaskan bahwa berbagai alasan yang disampaikan para peserta yang terindikasi positif, termasuk mengonsumsi untuk menghilangkan rasa nyeri, tidak dapat menghapus fakta hasil pemeriksaan laboratorium.

“Dari 58 kepala desa yang hadir, ada tiga yang positif. Alasan mereka memakai itu untuk menghilangkan rasa nyeri, tapi tetap saja hasilnya menunjukkan penggunaan,” kata Rimbun, Kamis (20/11/2025).

Selain tiga kepala desa tersebut, dua aparatur sipil negara (ASN) juga terdeteksi positif. Rimbun menjelaskan bahwa tes urine pada kegiatan itu belum melibatkan seluruh peserta, sehingga kemungkinan jumlah yang terindikasi positif bisa bertambah jika pemeriksaan diperluas.

“Ada dua ASN yang juga positif. Jadi total ada lima orang yang hasil tesnya positif,” ujarnya.

Mengenai tindak lanjut, seluruh proses penanganan diserahkan kepada BNNK Kotim. Rimbun menyatakan bahwa penanganan wajib mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk potensi rehabilitasi jika hasil evaluasi medis menyatakan perlu.

“Kita serahkan menurut prosedural. BNNK nanti berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, apakah perlu rehabilitasi atau langkah lainnya,” jelasnya.

Di sisi lain, rendahnya tingkat kehadiran kepala desa dalam kegiatan tersebut turut menjadi sorotan. Dari total 168 desa di Kotim, hanya 58 kepala desa yang hadir dan sebagian besar tidak memberikan keterangan atas ketidakhadiran mereka.

Menurut Rimbun, kondisi peredaran narkoba yang dinilai sudah sangat mengkhawatirkan seharusnya mendorong aparatur desa untuk lebih aktif mengikuti kegiatan pencegahan.

“Kita ini zona merah, hampir kehitam. Makanya kami dari DPRD berinisiatif memfasilitasi kegiatan ini,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa upaya pencegahan ke depan tidak hanya akan difokuskan pada pemerintah desa, tetapi juga akan menyasar institusi pendidikan. Rimbun berharap seluruh aparatur pemerintah dapat menjadi teladan dalam gerakan memerangi narkoba.

“Harapan kita, semua aparatur bisa jadi teladan. Karena perang terhadap narkoba harus dimulai dari pejabat publik,” tegasnya. (f1/sb)