SB, PALANGKA RAYA – Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Wengga Febri Dwi Tananda, menegaskan, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan layanan kesehatan antara perkotaan dan daerah pedalaman.

“Kita ingin pelayanan kesehatan merata di seluruh wilayah Kalteng. Setiap warga berhak mendapatkan akses yang sama, tanpa melihat lokasi tempat tinggalnya,” ujar Wengga.

Wengga menambahkan, pemerataan tenaga kesehatan bukan sekadar persoalan administratif, tetapi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang adil dan berkualitas. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penempatan nakes serta koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat.

Data dari Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah menunjukkan fakta yang memprihatinkan: lebih dari separuh rumah sakit umum daerah (RSUD) belum memiliki dokter spesialis dasar secara lengkap. Selain itu, 116 dari 204 puskesmas belum memenuhi standar ketenagaan minimal.

“Pemerintah perlu memaksimalkan insentif dan tunjangan khusus agar tenaga medis mau bertugas di wilayah yang paling membutuhkan,” tegas Wengga. Ia menegaskan, kebijakan ini harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.

Wengga berharap upaya tersebut dapat memperkecil kesenjangan dan memastikan seluruh warga Kalimantan Tengah, baik di kota maupun pedalaman, menikmati pelayanan kesehatan yang setara. “Jangan sampai warga di pedalaman kalah akses dengan yang di kota,” pungkasnya.

Sorotan ini menjadi pengingat bagi pemerintah agar langkah nyata segera diambil, sehingga layanan kesehatan merata, berkualitas, dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di seluruh provinsi.

Jika mau, saya bisa buatkan versi lebih ringan dan human interest, dengan memasukkan contoh kisah warga atau tenaga medis agar berita terasa lebih hidup dan mudah dibaca. Apakah mau saya buatkan versi itu juga? (sb/*)