Fraksi PDIP Dorong Perda Pengelolaan Kelompok Tani untuk Perkuat Pertanian Mura
SB, PURUK CAHU - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Murung Raya menekankan pentingnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Kelompok Tani sebagai upaya memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah tersebut.
Hal itu disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Fredrich Dominggus Yoga saat rapat paripurna DPRD Murung Raya dalam menanggapi pandangan pemerintah daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Kelompok Tani, Selasa (10/3/2025).
Dalam penyampaiannya, Yoga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang mendukung pembahasan Ranperda tersebut. Menurutnya, kelompok tani memiliki peran strategis dalam pembangunan sektor pertanian, sebagai wadah peningkatan kapasitas petani, memperkuat kerja sama antarpetani, dan mempermudah akses terhadap bantuan pemerintah, teknologi, permodalan, hingga pemasaran hasil pertanian.
“Kelompok tani memiliki peran strategis untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan petani, serta memperkuat kelembagaan agar petani dapat lebih mudah mendapatkan akses permodalan, teknologi, dan pemasaran hasil pertanian,” ujar Yoga.
Namun, Yoga menekankan bahwa saat ini masih terdapat sejumlah kendala dalam pengelolaan kelompok tani di Kabupaten Murung Raya, antara lain kelembagaan yang belum optimal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia petani, serta akses permodalan dan lembaga keuangan yang terbatas. Selain itu, sistem pembinaan dan pendampingan belum terintegrasi, dan permasalahan pemasaran hasil pertanian turut memengaruhi nilai ekonomi yang diterima petani.
“Masih banyak permasalahan yang harus diatasi, termasuk kelembagaan kelompok tani yang belum optimal, akses permodalan yang terbatas, dan sistem pembinaan yang belum terintegrasi. Hal ini memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan petani,” jelasnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa keberadaan Perda tentang Pengelolaan Kelompok Tani sangat penting sebagai dasar hukum dalam pembinaan dan pemberdayaan petani. Peraturan ini diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat kelembagaan petani serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.
Yoga juga menekankan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan selanjutnya: penguatan kelembagaan kelompok tani, program pembinaan dan pendampingan berkelanjutan, peningkatan akses petani terhadap permodalan, serta penguatan akses pasar dan stabilitas harga hasil pertanian.
“Dalam pembahasan Ranperda ini, kami berharap ada perhatian khusus terhadap penguatan kelembagaan, pendampingan yang berkelanjutan, akses permodalan, dan stabilitas harga hasil pertanian agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah untuk memperjuangkan pelepasan kawasan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Yoga menegaskan, “Di lapangan terdapat wilayah yang sudah menjadi permukiman padat dan kebun masyarakat secara turun-temurun, namun statusnya masih berada di kawasan hutan produksi. Hal ini perlu segera disesuaikan agar petani dapat mengelola lahannya dengan aman dan legal.”
Yoga menutup pernyataannya dengan harapan bahwa Ranperda tentang Pengelolaan Kelompok Tani dapat disempurnakan melalui kerja sama DPRD dan pemerintah daerah, sehingga menjadi Perda yang implementatif, berpihak pada petani, dan mampu memperkuat sektor pertanian di Murung Raya.
“Kami berharap Ranperda ini segera menjadi Perda yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat kelembagaan petani, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di Murung Raya,” pungkas Yoga.
Dengan adanya Perda ini, diharapkan kelompok tani di Murung Raya lebih mandiri, mampu mengelola usahanya secara profesional, dan berkontribusi terhadap pembangunan pertanian yang berkelanjutan. (ang/sb)
