SB, PALANGKA RAYA – Kasus pertambangan PT Asmin Koalidno Tuhup (PT AKT) di Kabupaten Murung Raya (Mura) yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat. 

Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Siamsoeddin, Menteri ESDM, Jaksa Agung, Kapolri dan lainnya langsung datang ke Bumi Tambun Bungai untuk meninjau pertambangan yang sudah merugikan negara tersebut, pada Selasa (7/4/2026).

Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran, memberikan dukungan penuh terhadap penanganan kasus pertambangan PT Asmin Koalidno Tuhup (PT AKT) di Kabupaten Murung Raya yang tengah ditangani Kejaksaan Agung RI.

“Kasus ini menjadi perhatian serius, dan kami menghormati sepenuhnya langkah pemerintah pusat yang turun langsung meninjau lokasi pertambangan. Ini bukan sekadar kasus administratif, tapi menyangkut kerugian negara yang nyata,” tegas Gubernur Agustiar usai menyambut rombongan Menteri Pertahanan, Menteri ESDM, Jaksa Agung, dan Kapolri di Bandara Tjilik Riwut, Selasa (7/4/2026).

Menurut Gubernur, kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam menegakkan hukum dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan.

“Kita harus tegas, tapi juga adil. Pemerintah pusat hadir untuk memastikan setiap kegiatan pertambangan mematuhi hukum, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kami sangat mendukung langkah ini karena transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama,” ujar Agustiar.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah siap bersinergi dengan aparat pusat dan daerah untuk memantau setiap perkembangan kasus. 

“Kami di daerah akan terus mendukung, memastikan koordinasi lancar, dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas. Tidak ada ruang untuk praktik ilegal yang merugikan rakyat dan negara,” pungkasnya.

Kunjungan pejabat tinggi negara ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk menindak tegas praktik pertambangan ilegal, sambil membuka peluang pengelolaan yang berkelanjutan dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. (sb/*)