SB, PALANGKA RAYA – Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tengah melaksanakan kegiatan reses ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Salah satunya adalah anggota DPRD Kalteng, Purdiono, yang melakukan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) IV meliputi Kabupaten Barito Timur, Barito Utara, Barito Selatan, dan Murung Raya.

Dalam agenda reses tersebut, Purdiono mengunjungi sejumlah desa di Barito Timur, salah satunya Desa Batuah, Kecamatan Raren Batuah. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk berdialog langsung dengan masyarakat terkait berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan.

Di Desa Batuah, Purdiono bertemu dengan kepala desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat untuk mendengarkan berbagai aspirasi dan keluhan secara langsung. Suasana dialog berlangsung terbuka dan penuh antusiasme dari masyarakat.

Salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan warga adalah terkait status lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN. Warga mengaku selama ini menggarap lahan tersebut dan menjadikannya sebagai sumber utama penghidupan, namun masih khawatir terkait kepastian hukum atas status lahan tersebut.

“Masyarakat meminta agar ada kejelasan dan pengembalian hak atas tanah tersebut, karena mereka merasa itu adalah milik mereka dan menjadi tempat mereka berusaha,” ujar Purdiono.

Warga juga mengkhawatirkan kemungkinan pengambilalihan lahan oleh pihak tertentu tanpa kejelasan yang dapat berdampak pada keberlangsungan ekonomi mereka.

Menanggapi hal tersebut, Purdiono menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme resmi di DPRD, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait.

“Kami hadir untuk mendengar langsung suara rakyat. Semua persoalan yang disampaikan akan kami usahakan agar mendapatkan solusi yang tepat dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, kegiatan reses merupakan momentum penting bagi wakil rakyat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pedesaan dan terpencil. (sb/*)