SB, PALANGKA RAYA – Isu reformasi militer kembali menguat di daerah setelah Aliansi Reformasi Militer Indonesia (REFORMATI) menggelar audiensi bersama DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), unsur TNI, dan kepolisian di Gedung DPRD Kalteng, Selasa (14/4/2026). Pertemuan ini menjadi momentum awal membuka ruang dialog antara negara dan masyarakat sipil terkait agenda reformasi sektor keamanan.

Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi massa yang digelar pada 2 April lalu di Palangka Raya. Dalam forum itu, aliansi menyuarakan sejumlah tuntutan penting, mulai dari reformasi peradilan militer, penolakan impunitas, hingga penguatan supremasi sipil dalam sistem demokrasi.

Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, menyatakan pihaknya menyambut baik penyampaian aspirasi tersebut. Ia menilai forum dialog terbuka seperti ini penting untuk memperkuat fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap isu-isu strategis.

“Kami mengapresiasi langkah Aliansi REFORMATI yang menyampaikan aspirasi secara langsung. DPRD berkomitmen menampung dan meneruskan hal ini ke pihak terkait agar mendapat perhatian serius,” ujarnya.

Ia menegaskan, DPRD akan mendorong agar setiap proses hukum berjalan transparan, adil, dan akuntabel, khususnya dalam kasus yang melibatkan masyarakat sipil. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap institusi negara hanya bisa dibangun melalui komitmen nyata, bukan sekadar wacana.

Di sisi lain, Koordinator Lapangan Aliansi REFORMATI, Naomi Artika Simamora, menegaskan bahwa audiensi ini bukanlah akhir dari perjuangan. Ia menuntut adanya langkah konkret dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Kami menuntut perubahan nyata, bukan sekadar ruang dialog. Semua komitmen harus dikawal agar tidak berhenti sebagai janji,” tegasnya.

Audiensi ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil dalam mendorong reformasi yang berkelanjutan. DPRD Kalteng diharapkan tidak hanya menjadi penampung aspirasi, tetapi juga memastikan adanya tindak lanjut konkret dari setiap masukan yang disampaikan.

Ke depan, ruang partisipasi publik diharapkan semakin terbuka, sementara masyarakat diminta tetap aktif mengawal proses reformasi demi terwujudnya sistem hukum dan militer yang lebih adil, transparan, serta berpihak pada kepentingan rakyat sipil. (sb/*)