SB, SAMPIT – Ancaman kekeringan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai mendapat perhatian serius. Selain berpotensi memicu krisis air bersih, kondisi ini juga dikhawatirkan berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam K Anwar, mengungkapkan bahwa wilayah selatan menjadi kawasan paling rentan mengalami kesulitan air bersih, terutama saat musim kemarau panjang.

“Kekeringan kerap memicu krisis air bersih di wilayah selatan. Apalagi jika terjadi intrusi air laut yang menyebabkan air baku menjadi payau, tentu ini akan mengganggu pasokan air bersih bagi masyarakat,” ujarnya, Kamis (15/4/2026).

Ia menjelaskan, fenomena intrusi air laut dapat memperburuk kondisi karena sumber air yang sebelumnya layak konsumsi berubah menjadi asin atau payau. Bahkan, kejadian serupa pernah mencapai wilayah Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, yang berdekatan dengan pusat Kota Sampit.

Sebagai langkah antisipasi, BPBD menyiapkan skenario distribusi air bersih dari Kota Sampit ke wilayah terdampak apabila kondisi semakin memburuk.

Tak hanya wilayah selatan, potensi krisis air juga mengintai daerah utara. Hal ini disebabkan oleh kondisi sungai yang cenderung dangkal dan keruh saat musim kemarau, sehingga tidak optimal sebagai sumber air baku.

“Kami melihat risiko ini bisa meluas ke wilayah utara karena kondisi sungai yang tidak mendukung saat kemarau,” jelasnya.

Multazam juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak bisa sepenuhnya mengandalkan air hujan sebagai cadangan. Dengan kapasitas tandon rata-rata sekitar 1.100 liter, persediaan air hanya mampu bertahan sekitar 10 hari dalam kondisi tanpa hujan.

Jika harus membeli air, beban ekonomi masyarakat pun meningkat. Biaya yang bisa mencapai sekitar Rp50 ribu per hari dinilai cukup memberatkan, terutama bagi warga berpenghasilan rendah.

Selain berdampak pada kebutuhan dasar, kekeringan juga berpotensi mengganggu sektor pertanian. BPBD Kotim kini terus memperkuat koordinasi dengan dinas terkait guna mengantisipasi risiko kerusakan lahan hingga gagal panen.

“Masih ada saluran irigasi yang belum berfungsi maksimal. Ini bisa menjadi kendala dalam pengaturan air saat kemarau. Kami terus berkoordinasi untuk langkah antisipasi,” pungkasnya.

Pemerintah daerah pun diharapkan dapat mengambil langkah cepat dan terukur guna meminimalkan dampak kekeringan, baik terhadap kebutuhan air bersih masyarakat maupun keberlangsungan sektor pertanian di Kotim. (f1/sb)