SB, KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas bergerak cepat menyikapi persoalan menurunnya stok bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU wilayah Kuala Kurun. Kondisi tersebut bahkan berdampak pada terganggunya arus lalu lintas dan melonjaknya harga BBM di tingkat pengecer.

Sebagai langkah penanganan, Pemkab Gunung Mas menggelar rapat pembahasan penguatan pengawasan distribusi dan perlindungan konsumen terhadap stabilitas harga BBM di Kecamatan Kurun, Senin (11/5/2026). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Gunung Mas dan melibatkan unsur Forkopimda, perangkat daerah terkait, serta perwakilan SPBU dan Pertashop di Kuala Kurun.

Mewakili Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong, Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas, Richard, mengatakan hasil rapat menunjukkan bahwa stok BBM di wilayah Kuala Kurun memang mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir.

Kondisi tersebut menyebabkan antrean kendaraan di SPBU semakin panjang dan memunculkan keluhan masyarakat karena aktivitas lalu lintas menjadi terganggu.

“Dari hasil rapat tadi, memang stok BBM di Kuala Kurun mengalami penurunan sehingga menimbulkan antrean yang cukup panjang dan mengganggu akses lalu lintas masyarakat,” ujar Richard.

Ia menegaskan, penanganan persoalan BBM tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk dukungan aparat kepolisian dan perangkat daerah teknis.

Menurutnya, Pemkab Gunung Mas akan berkoordinasi dengan Polres Gunung Mas, Dinas Perhubungan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna melakukan pengawasan dan pengendalian di lapangan agar situasi dapat segera terkendali.

“Perlu dilakukan penanganan bersama dengan Polres Gunung Mas dan perangkat daerah terkait agar situasi ini bisa segera terkendali dan antrean masyarakat dapat terurai,” katanya.

Selain pengawasan distribusi, pemerintah daerah juga mendorong adanya penambahan kuota BBM untuk wilayah Kabupaten Gunung Mas agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal dan pasokan kembali stabil.

“Kita berharap ada penambahan kuota BBM untuk wilayah Gunung Mas supaya antrean ini cepat terurai dan pasokan kembali normal,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga menyoroti tingginya harga BBM di tingkat pengecer yang dinilai sudah tidak wajar. Berdasarkan laporan yang diterima, harga BBM jenis Pertamax di sejumlah pengecer bahkan mencapai Rp35 ribu per liter.

Kondisi tersebut dinilai memberatkan masyarakat dan berpotensi memicu praktik penjualan yang merugikan konsumen apabila tidak segera diawasi secara ketat.

“Dari informasi yang kita terima, harga Pertamax di tingkat pengecer sudah tembus hingga Rp35 ribu per liter dan ada variasi harga yang tidak normal. Kita berharap dengan pasokan yang kembali stabil nantinya harga di masyarakat juga bisa kembali normal,” jelas Richard.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Gunung Mas berencana melaporkan kondisi tersebut kepada Bupati Gunung Mas sekaligus mengusulkan penerbitan surat edaran terkait pengawasan harga BBM di tingkat pengecer agar tidak terjadi lonjakan harga yang merugikan masyarakat.

Richard menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan distribusi BBM guna memastikan pasokan tetap aman, harga tetap stabil, dan masyarakat terlindungi dari praktik penimbunan maupun penjualan dengan harga tidak wajar. (sb/*)