SB, PURUK CAHU– Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) meminta, pemerintah daerah (Pemda) memberikan perhatian serius terhadap temuan dan rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan keuangan daerah.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi NasDem H Fahriadi, dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD, pada Jumat (5/6/2026).

Dalam pandangannya, Fraksi NasDem mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. 

"Capaian tersebut dinilai sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan," ujar Fahriadi.

Meski demikian, kata dia, Fraksi NasDem menegaskan bahwa raihan opini WTP tidak boleh membuat pemerintah daerah mengabaikan berbagai catatan yang masih menjadi perhatian dalam hasil pemeriksaan BPK.

Menurutnya, temuan dan rekomendasi yang termuat dalam LHP BPK harus ditindaklanjuti secara serius dan tepat waktu guna memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti perkembangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Fraksi NasDem berpandangan bahwa SiLPA merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah," imbuhnya.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap penyebab tingginya SiLPA perlu dilakukan agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal pada tahun berikutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi NasDem juga mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target. Namun pemerintah daerah tetap didorong untuk terus menggali dan mengembangkan potensi sumber pendapatan daerah guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Pandangan akhir, Fraksi NasDem menyatakan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Fraksi NasDem berharap pembahasan Raperda tersebut dapat menghasilkan berbagai rekomendasi yang mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Murung Raya. (Ang)