seputarborneo.news@gmail.com

082253082672

Pemkab Kotim Dukung Pembentukan Brigdalkarhutla dan Kantor Daops Lingkungan Hidup

by Redaksi - Tanggal 08-06-2026,   jam 08:30:33
Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati saat menerima delegasi Kementerian Lingkungan Hidup yang mewakili Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.FOTO: ISTIMEWA/SB

SB, SAMPIT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menyambut positif rencana pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan (Brigdalkarhutla) serta survei pendirian Kantor Daerah Operasi (Daops) Pengendalian Lingkungan Hidup di wilayah tersebut.

Dukungan itu disampaikan Wakil Bupati Kotim, Irawati, usai menerima audiensi delegasi Kementerian Lingkungan Hidup yang mewakili Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

"Pertemuan ini membahas rencana pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan (Brigdalkarhutla) serta survei pembentukan kantor Daops Pengendalian Lingkungan Hidup di Kotim," kata Irawati, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, pembentukan Brigdalkarhutla dan kantor Daops merupakan langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selama ini menjadi tantangan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Irawati menilai keberadaan unit khusus tersebut akan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengawasan lingkungan hidup serta penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran yang berpotensi merusak lingkungan.

"Saya menyambut baik inisiatif ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," ujarnya.

Ia berharap kolaborasi yang terjalin dapat meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan dan penanganan berbagai kasus lingkungan hidup di daerah.

"Semoga kolaborasi yang terjalin dapat semakin memperkuat pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur," tambahnya.

Lebih lanjut, Irawati menyampaikan bahwa hasil audiensi tersebut akan dilaporkan kepada Bupati Kotim sebagai bahan pertimbangan untuk tindak lanjut dan koordinasi lintas sektor.

"Seluruh hasil audiensi ini akan saya sampaikan kepada Bupati sebagai bahan tindak lanjut dan koordinasi ke depan demi kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan di daerah kita," pungkasnya.(f1/sb)