seputarborneo.news@gmail.com

082253082672

Dana Transfer Jadi Penentu, DPRD Kalteng Pastikan Gaji ASN dan PPPK Tetap Aman

by Redaksi - Tanggal 06-08-2026,   jam 11:19:10
Anggota DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering Anggota DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering

SB, PALANGKA RAYA – Di tengah kabar ratusan pemerintah daerah di Indonesia mengalami kesulitan membayar gaji aparatur akibat tekanan fiskal, DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan kondisi keuangan daerah masih cukup kuat untuk menjamin pembayaran gaji ASN dan PPPK.

Meski demikian, DPRD mengingatkan pemerintah pusat agar tidak terlambat menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan dana transfer lainnya karena menjadi penopang utama keuangan daerah.

"Untuk Kalteng kondisinya masih aman. Berdasarkan penjelasan Gubernur, pemerintah daerah masih mampu membayar gaji ASN maupun PPPK. Tetapi secara nasional memang banyak daerah yang sedang mengalami tekanan fiskal," kata Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering, Kamis (6/8/2026).

Pernyataan itu menanggapi informasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut sekitar 490 pemerintah daerah di Indonesia tengah menghadapi tekanan fiskal, bahkan sebagian di antaranya kesulitan memenuhi kewajiban membayar gaji pegawai.

Freddy menegaskan, persoalan tersebut tidak lepas dari kemampuan fiskal masing-masing daerah. Karena itu, pemerintah pusat diminta memenuhi kewajibannya menyalurkan dana transfer tepat waktu.

"Daerah tidak meminta lebih. Yang kami harapkan hanya hak daerah dipenuhi sesuai ketentuan. Kalau dana transfer lancar, pemerintah daerah tentu lebih mudah mengatur anggaran dan menjalankan program pembangunan," tegasnya.

Menurutnya, DPRD Kalteng saat ini juga sedang membahas APBD 2027 dengan fokus pada kekuatan pendapatan daerah. Sebab, besarnya pendapatan akan menentukan kemampuan pemerintah membiayai seluruh program, termasuk belanja pegawai.

"Nanti saat pembahasan Badan Anggaran kami akan melihat secara rinci kemampuan keuangan daerah. Jangan sampai belanja direncanakan besar, tetapi pendapatannya tidak mencukupi," ujarnya.

DPRD berharap pembahasan APBD 2027 menghasilkan proyeksi anggaran yang realistis sehingga pembayaran gaji ASN dan PPPK tetap terjamin, tanpa menghambat pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. (sb/*)