Fraksi NasDem-PKS Soroti Ketergantungan APBD Kotim 2027 terhadap Dana Transfer
SB, SAMPIT - Fraksi NasDem dan PKS DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti tingginya ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Catatan tersebut disampaikan dalam pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kotim Tahun Anggaran 2027 yang dibacakan anggota Fraksi PKS, Noor Aprilly.
Fraksi NasDem-PKS mencatat, target pendapatan daerah tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1,702 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan transfer mencapai Rp1,265 triliun atau sekitar 74,3 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp436,95 miliar atau sekitar 25,6 persen.
"Kami mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih kreatif dan berani menggali potensi PAD tanpa menekan perekonomian rakyat kecil," kata Noor Aprilly saat membacakan pemandangan umum fraksi, Senin (21/9/2025).
Fraksi tersebut juga mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam melakukan ekspansi dan digitalisasi pajak serta retribusi daerah pada 2027, sehingga kontribusi PAD terhadap struktur APBD dapat terus meningkat.
Selain persoalan pendapatan, Fraksi NasDem-PKS menyoroti arah kebijakan fiskal 2027 yang memfokuskan pada hilirisasi sawit dan optimalisasi UMKM.
Menurut mereka, hilirisasi industri sawit tidak boleh hanya memberikan manfaat bagi perusahaan berskala besar. Petani sawit swadaya dan perkebunan rakyat juga harus memperoleh manfaat nyata dari berkembangnya rantai pasok industri tersebut.
"Kami juga mendorong agar Pemda memberikan pendampingan intensif, bantuan sarana produksi, dan kepastian harga bagi petani sawit swadaya, serta memperluas akses permodalan dan pasar bagi UMKM lokal," ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Fraksi NasDem-PKS meminta agar pembangunan jalan lingkungan dan jembatan strategis tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah pelosok dan kecamatan pedalaman.
Fraksi mempertanyakan sejauh mana alokasi APBD 2027 dapat mendukung konektivitas antar desa di wilayah pelosok Kotim. Selain itu, pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan program "Kotim Bersih" agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di lingkungan permukiman.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, Fraksi NasDem-PKS menyambut baik komitmen pemerintah daerah melanjutkan program pendidikan gratis jenjang SMP, pemberian beasiswa, pengentasan stunting, serta penyiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, pendidikan gratis dinilai perlu dibarengi dengan pemerataan kualitas fasilitas sekolah dan perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer, khususnya yang bertugas di pelosok desa.
Fraksi juga mendorong agar pelaksanaan MBG terintegrasi dengan program penurunan stunting sekaligus memberdayakan bahan pangan lokal yang dihasilkan petani, peternak, dan nelayan Kotim.
"Jangan sampai bahan baku program MBG justru dipasok dari luar daerah. Jadikan program ini sebagai pendorong roda ekonomi masyarakat Kotim," tegas Noor.
Terakhir, Fraksi NasDem-PKS meminta agar pembaruan data terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana transfer lainnya disampaikan secara transparan dan tepat waktu dalam rapat gabungan DPRD dan pemerintah daerah.
Hal tersebut dinilai penting agar pembahasan APBD 2027 dapat berjalan efektif, tertib, serta sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi NasDem-PKS berharap seluruh catatan dan masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan teknis selanjutnya antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (f1/sb)
