Pernyataan Dikritik dan Dikecam, Kepala BNPB Berikan Tanggapan

SB, PALANGKA RAYA - Pernyataan laporan Kepala BNPB Suharyanto kepada Presiden Prabowo dalam rapat Terbatas (Ratas) secara hybrid mengenai penanganan karhutla di Istana Merdeka pada Rabu (23/9/2026) lalu menuai kritik,  kecaman, dan sorotan masyarakat Kalteng.

Pasalnya Suharyanto melaporkan kepada Presiden bahwa aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat masih berjalan normal.

"Kami pastikan roda kehidupan masyarakat ini berjalan normal. Jadi lalu lintas, toko-toko, rumah makan dan lain sebagainya juga biasa, Bapak Presiden, tidak ada yang terganggu. Hanya memang untuk keluar masuk khususnya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat ini yang sedikit terganggu," demikian laporan yang disampaikan.

Akhirnya Kepala BNPB Suharyanto memberikan tanggapan saat dikonfirmasi langsung oleh seputarborneo.com melalui whatsapp, pada Jumat (25/9/2026).

"Menanggapi pemberitaan mengenai pernyataan saya dalam rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia bahwa "roda kehidupan masyarakat berjalan normal", perlu saya jelaskan bahwa yang dimaksud adalah aktivitas dasar masyarakat, seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat, masih tetap berjalan," ucapnya.

Lanjutnya pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan telah normal, dan mengabaikan kondisi faktual terkait kesulitan dan penderitaan masyarakat terdampak. Dan bukan juga dimaksudkan untuk mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap.

"BNPB menyadari bahwa masyarakat di sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, masih menghadapi dampak serius kabut asap. Kualitas udara, kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, penerbangan, serta aktivitas lainnya di sejumlah lokasi telah terdampak," jelasnya.

Dalam laporan yang sama, saya juga menyampaikan bahwa tebalnya kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, telah mengganggu penerbangan komersial maupun operasi udara untuk penanganan Karhutla.

Suharyanto menerangkan dengan kata lain, keberlangsungan layanan dasar dan aktivitas masyarakat menjadi salah satu gambaran situasi lapangan yang dilaporkan. Namun demikian, aspek keselamatan, kesehatan, kualitas udara, dan penanganan sumber karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah.

"Saya memahami penggunaan kata "normal" dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak. Untuk itu, saya perlu meluruskan bahwa kondisi Karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai," tegasnya.

Dirinya menegaskan BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan dan seluruh unsur terkait terus melakukan pemadaman, penanganan dampak kesehatan serta perlindungan masyarakat.

"Kami juga terus memperbaiki dan mengintegrasikan data dari seluruh unsur di lapangan agar informasi yang disampaikan kepada Presiden dan kepada masyarakat menggambarkan kondisi secara utuh dan akurat.

Keselamatan, kesehatan dan kualitas hidup masyarakat terdampak, selalu menjadi prioritas utama kami," pungkasnya. (sb)