Karhutla Kalteng Menggila, Aktivis Tantang Pemerintah Pusat Turun ke Kalteng dan Hirup Kabut Asap
SB, PALANGKA RAYA – Pemerintah pusat didesak turun langsung ke Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk melihat dan merasakan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dialami masyarakat. Aktivis juga meminta korporasi hingga pejabat yang dinilai bertanggung jawab atas persoalan karhutla ditindak tegas.
Desakan tersebut disampaikan sejumlah elemen mahasiswa dan aktivis melalui gerakan #SupayaMerekaMerasakan yang digelar di Tugu Soekarno, Kota Palangka Raya, Minggu (4/10/2026) malam.
Gerakan tersebut sekaligus menjadi seruan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan dari daerah dalam menangani karhutla. Para aktivis mendorong karhutla di Kalimantan mendapat perhatian serius dan ditetapkan sebagai bencana nasional.
Aktivis Brand News Indonesia Virdian Aurellio mengatakan, pihaknya membawa sejumlah tuntutan nasional dalam aksi tersebut. Salah satunya meminta Presiden, Wakil Presiden, menteri, Kepala BNPB hingga jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) turun langsung ke Kalteng dan merasakan kondisi masyarakat terdampak.
“Kami datang membawa satu seruan yang akan menguji keseriusan negara untuk datang dan merasakan sendiri,” kata Virdian.
Menurutnya, penanganan karhutla selama ini dinilai masih terlalu berjarak dengan kondisi masyarakat di lapangan. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menerima laporan, mengikuti rapat, maupun menyampaikan pernyataan dari pusat.
“Selama ini karhutla ditangani dari Jakarta dengan ‘saya dapat laporan’, rapat di ruangan ber-AC, pernyataan pers jauh dari titik api,” ujarnya.
Selain mendorong pemerintah pusat turun langsung, massa aksi meminta karhutla Kalimantan ditetapkan sebagai bencana nasional dan masyarakat terdampak menjadi prioritas penanganan. Mereka juga mendesak pemerintah mencabut, mengadili, serta mengumumkan secara terbuka korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.
“Pertama, tetapkan karhutla Kalimantan sebagai bencana nasional dan tunjukkan prioritas pemerintah kepada masyarakat terdampak,” ucap Virdian.
Tuntutan lainnya yakni penguatan manajemen dan transparansi anggaran penanganan karhutla, penghentian pemotongan anggaran kebencanaan, serta pengembalian Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk mendukung pemulihan hutan Kalimantan.
“Hentikan pemotongan anggaran kebencanaan dan kembalikan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk pemulihan penuh hutan Kalimantan,” tegasnya.
Massa juga menyoroti kebutuhan dasar masyarakat selama karhutla, mulai dari ketersediaan BBM, akses air bersih, persoalan listrik hingga layanan kesehatan. Pemerintah didesak memastikan pemulihan dan bantuan kesehatan gratis bagi masyarakat yang terdampak.
“Prioritaskan pemulihan dan gratiskan bantuan kesehatan untuk masyarakat terdampak karhutla,” sebut Virdian.
Selain itu, aktivis meminta seluruh lokasi karhutla di Kalteng diaudit, termasuk pemeriksaan status kepemilikan dan perizinan lahan. Pihak yang terbukti bertanggung jawab diminta diproses sesuai hukum, termasuk pejabat yang dinilai gagal menangani karhutla dan terbukti memiliki konflik kepentingan.
“Pecat dan adili seluruh pejabat yang gagal mengurus karhutla serta terbukti memiliki konflik kepentingan, termasuk menteri-menteri bermasalah, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni,” pungkasnya. (rk/sb)
