Berbulan-bulan Dikepung Asap, Kantor Gubernur Kalteng Digeruduk Massa
SB, PALANGKA RAYA – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian parah di Kalimantan Tengah (Kalteng) memicu desakan agar pemerintah daerah setempat dan pemerintah pusat turun tangan lebih serius.
Dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalteng, massa aksi yang tergabung dalam Aliansu Rakyat Kalteng menuntut perlindungan kesehatan masyarakat hingga transparansi anggaran penanganan karhutla, Kamis (15/10/2026),
Koordinator Presidium Rakyat Kalimantan Sejahtera sekaligus peserta Aliansi Rakyat Kalteng, Cornelis mengatakan, masyarakat Kalimantan Tengah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan udara bersih dan menjalani aktivitas tanpa ancaman kabut asap. Ia juga menyoroti perhatian pemerintah pusat yang dinilainya belum sebanding dengan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah tersebut.
“Jangan hanya sumber daya alam kami yang dikeruk, sementara masyarakatnya dibiarkan menghadapi persoalan sendiri. Kami memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia,” katanya disela aksi.
Menurut Cornelis, dampak kabut asap tidak bisa hanya diukur berdasarkan jumlah korban jiwa. Paparan asap dalam jangka panjang berisiko mengganggu kesehatan, sementara aktivitas pendidikan anak-anak turut terdampak. Kondisi tersebut juga menekan pendapatan pedagang dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akibat berkurangnya aktivitas masyarakat.
“Menurut saya, keliru jika penetapan bencana nasional harus menunggu adanya korban jiwa. Masyarakat yang terus-menerus menghirup asap bisa mengalami gangguan kesehatan yang dampaknya baru terasa berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian. Jangan sampai masyarakat harus menjadi korban, bahkan meninggal dunia, terlebih dahulu baru mendapatkan perhatian serius dari pemerintah,” ujarnya.
Ia juga mengkritik pola penanganan karhutla yang dinilainya terlalu bertumpu pada arahan dari pemerintah pusat. Ia menilai kunjungan pejabat pusat perlu diikuti tindakan nyata, termasuk evaluasi bantuan peralatan pemadam kebakaran agar sesuai dengan karakteristik lahan di Kalimantan Tengah. Menurut dia, kendaraan pemadam dengan ukuran dan bobot tertentu memiliki keterbatasan untuk menjangkau titik api yang berada jauh di dalam lahan.
“Yang kami butuhkan adalah perhatian serius, penanganan yang tepat, serta dukungan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi wilayah. Jangan hanya mengandalkan laporan. Libatkan kepala daerah yang memahami karakteristik wilayahnya masing-masing dan berikan dukungan anggaran yang memadai,” kata Cornelis.
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian langsung terhadap persoalan karhutla di Kalimantan Tengah. Cornelis juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi status bencana secara serius, mengusut tuntas penyebab kebakaran, mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat, serta membuka transparansi anggaran penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja bersama agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab ketika masyarakat membutuhkan penanganan segera.
“Kami masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Justru karena kecintaan itulah, kami menyampaikan tuntutan ini agar Kalimantan Tengah mendapatkan perhatian yang layak dan masyarakatnya dapat hidup dengan aman, sehat, serta sejahtera. Mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto mendengar suara masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng)” pungkasnya. (rk/sb)
