Prabowo Gerak Cepat Cegah Banjir Susulan di Sumatra, 137 Sungai Jadi Prioritas Penanganan
SB, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan normalisasi 137 sungai yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini menjadi perhatian utama pemerintah untuk mencegah banjir susulan menjelang puncak musim hujan pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Dalam rapat itu, Presiden menekankan pentingnya mempercepat pemulihan wilayah terdampak sekaligus memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana berikutnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra mengungkapkan, bencana pada November 2025 memberikan dampak besar bagi masyarakat.
"Total ada 53 kabupaten/kota terdampak dengan jumlah warga yang terkena dampak mencapai lebih dari 2,1 juta orang," papar Tito dalam rapat tersebut.
Menurut Tito, pemerintah telah menyiapkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028. Program ini meliputi pembangunan infrastruktur, perbaikan sekolah dan rumah, hingga pemulihan sektor pertanian serta perikanan.
Di tengah proses pemulihan, sejumlah fasilitas publik mulai menunjukkan perkembangan positif. Seluruh rumah sakit yang terdampak kini telah kembali beroperasi. Sebagian besar sekolah juga sudah kembali menggunakan gedung asal.
Tak hanya itu, jalan nasional dan jembatan nasional di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kembali berfungsi 100 persen.
Pemerintah kini melanjutkan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) agar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak.
Selain pemulihan infrastruktur, perhatian Presiden tertuju pada kondisi sungai yang terdampak bencana. Dari 137 sungai yang menjadi sasaran penanganan, pemerintah mempercepat normalisasi aliran, pembenahan muara, serta penguatan tanggul.
Presiden meminta pekerjaan tersebut tidak berjalan lambat, mengingat ancaman hujan lebat berpotensi memicu banjir kembali.
Kementerian Pekerjaan Umum bersama pemerintah daerah, TNI, dan Polri dilibatkan dalam penanganan tersebut. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat pekerjaan sekaligus memperkuat perlindungan kawasan permukiman dari ancaman luapan air.
Pemerintah juga mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
Sistem peringatan dini BMKG akan diperkuat, sementara operasi modifikasi cuaca dilakukan bersama BNPB untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana.
Prabowo turut menginstruksikan penambahan berbagai perlengkapan darurat agar penanganan di lapangan bisa dilakukan lebih cepat ketika bencana terjadi.
"Peralatan seperti tenda, tempat tidur lapangan, generator, perahu karet, selimut, dan alat pemurni air harus tersedia untuk mendukung kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak," menjadi perhatian dalam arahan Presiden.
Pemerintah kini menghadapi dua pekerjaan besar sekaligus, yakni menuntaskan pemulihan pascabencana dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana berikutnya. Percepatan normalisasi sungai, pemulihan fasilitas umum, serta ketersediaan logistik darurat menjadi langkah penting untuk melindungi jutaan warga di tiga provinsi tersebut. (sb/*)
