ASN Diharapkan Terus Tingkatkan Pemahaman Sistem Pengelolaan Keuangan

SB, KASONGAN – Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah membutuhkan dukungan regulasi yang jelas, sistem yang efektif, serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai. Karena itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan diharapkan terus meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola dan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Toni Yosepta, S.T., M.Si., mengatakan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang tepat merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah. “Dengan regulasi yang kuat, setiap program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara terarah, transparan, dan sesuai ketentuan,” ucapnya, Selasa (10/11/2026).

Dia menjelaskan, jika perkembangan sistem pengelolaan anggaran saat ini semakin mengarah pada pemanfaatan teknologi digital, termasuk dalam proses administrasi dan pelaporan keuangan secara elektronik. Kondisi tersebut, menuntut setiap ASN untuk mampu beradaptasi serta memahami mekanisme pengelolaan keuangan berbasis sistem elektronik.

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, profesionalisme aparatur dan kemampuan memahami sistem keuangan harus menjadi perhatian setiap perangkat daerah. “Hal ini penting agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu mendukung kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Toni juga menekankan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, dalam menentukan serta mengawal prioritas pembangunan. “Kerja sama tersebut harus dimulai sejak proses perencanaan, pembentukan regulasi, pelaksanaan program hingga pengawasan, sehingga penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya di DPRD terus mendorong Pemerintah Kabupaten Katingan agar mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah. “Evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan diperlukan, untuk meningkatkan akuntabilitas serta memastikan pengelolaan anggaran daerah semakin baik dari waktu ke waktu,” tutupnya. (sb/*)