Lewati ke konten utama
Pemkab Katingan

Kajati Kalteng Dorong Sinergi Forkopimda Guna Percepat Pembangunan di Katingan

Redaksi 10-11-2026, 16:54 WIB 2 menit baca
Kajati Kalteng, Hendrizal Husen menyampaikan sambutan ketika melaksanakan kunjungan kerja ke Katingan. (FOTO: SEPUTAR BORNEO)
Kajati Kalteng, Hendrizal Husen menyampaikan sambutan ketika melaksanakan kunjungan kerja ke Katingan. (FOTO: SEPUTAR BORNEO)

SB, KASONGAN – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Tengah (Kalteng), Hendrizal Husin, SH, MH, melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Katingan, Selasa (10/11/2026) siang. Kunjungan kerja ke daerah ini, menjadi bagian dari upaya Kajati untuk memantau kinerja jajaran kejaksaan, khususnya para pegawai di lingkungan Kejari Katingan.

Kedatangan Kajati beserta rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Katingan, Gator Haryono, SH, MH,, Wakil Bupati Katingan Firdaus, ST, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Katingan. Dalam sambutannya, Hendrizal mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan yang kedua kalinya ke Kabupaten Katingan. Sebelumnya, dia pernah berkunjung ke Kejari Katingan pada 2016.

Berdasarkan pengamatannya, Hendrizal menilai pembangunan di Kabupaten Katingan masih perlu didorong agar berjalan lebih optimal. Menurutnya, hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur Forkopimda untuk membangun koordinasi dan sinergi demi kemajuan daerah.

“Dari pengamatan saya dari dulu sampai sekarang, pembangunan masih agak stagnan. Itu adalah tugas kita bersama-sama Forkopimda ke depannya, bagaimana mendorong agar pembangunan bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Dia menegaskan, kejaksaan juga memiliki peran dalam mendukung kelancaran pembangunan daerah melalui pendampingan hukum, khususnya apabila pemerintah daerah maupun instansi vertikal menghadapi persoalan hukum dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan. “Jika ada permasalahan hukum, pemerintah daerah maupun instansi vertikal lainnya bisa meminta pendapat hukum kepada kita,” ujarnya.

Hendrizal mencontohkan, persoalan hukum dalam pembangunan dapat berkaitan dengan kepentingan masyarakat, termasuk pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah persoalan perkebunan yang belum memenuhi kewajibannya kepada masyarakat maupun pemerintah daerah. 

“Menyikapi berbagai persoalan tersebut, saya telah meminta Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Kalteng untuk menyiapkan pendapat hukum (legal opinion) terhadap sejumlah permasalahan yang berkembang belakangan ini,” katanya.

Lebih lanjut, Kajati menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar setiap program dan kegiatan pembangunan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. (sb/*)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard