SHM Tri Dartahena Dibatalkan MA, Dasar Gugatan Kepemilikan di PN Sampit Dipertanyakan
SB, SAMPIT – Sengketa lahan seluas 4.985 meter persegi atas nama Tri Dartahena dengan Suwarno Tohir kembali menjadi perhatian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sampit. Dalam perkara tersebut, kuasa hukum tergugat menyoroti sejumlah kejanggalan dalam keterangan saksi maupun ahli yang dihadirkan pihak penggugat.
Kuasa hukum Tergugat I, Sartono Gurning, SH., MH, Daniel Hutabarat SH., MH dan Handa Yusico Saragih, SH., MH dari Kantor Law Firm Sartono Gurning & Partner menjelaskan bahwa objek sengketa tersebut sebelumnya telah berperkara di peradilan Tata Usaha Negara (TUN), mulai dari tingkat pertama hingga Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).
Ia menyebutkan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 173 PK/TUN/2022 tertanggal 5 September 2022, permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Tommy Tanuwidjaja telah dikabulkan.
Dalam amar putusan tersebut, MA membatalkan Putusan Nomor 227 K/TUN/2021 tanggal 22 Juli 2021. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya serta menyatakan batal Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04695/Kelurahan Ketapang atas nama Tri Dartahena, dengan luas 4.985 meter persegi.
Putusan itu juga memerintahkan Pihak BPN dan selaku tergugat untuk mencabut sertifikat tersebut.
Ia menilai perubahan dasar gugatan menjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak menghilangkan substansi persoalan yang sebelumnya telah diperiksa melalui jalur peradilan TUN yang membatalkan SHM Milik Tri Dartahena.
Dalam persidangan, Sartono juga menyoroti keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan penggugat. Salah satunya saksi bernama Hadran yang mengaku mengetahui riwayat tanah karena pernah melakukan pembersihan lahan secara berkala pada 2014 hingga 2022.
Namun, menurut Sartono, terdapat sejumlah hal yang perlu dicermati dari keterangan saksi tersebut. Di antaranya mengenai pengetahuan saksi terhadap riwayat penguasaan tanah, ukuran lahan, hingga penyebutan lokasi objek sengketa.
"Dalam persidangan, saksi ini menyebutkan angka luasan ukuran secara konsisten. Logikanya saja apakah dia yang notabenya hanya membersihkan lahan, membawa alat pengukur. Sehingga bisa tahu angka pastinya?," tanyanya.
Selain itu, Sartono menilai keterangan saksi mengenai riwayat penggarapan tanah sejak 1982 perlu dicermati. Karena saksi mengaku mengenal sejumlah nama penggarap sebelumnya, tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen yang mendukung riwayat kepemilikan tersebut.
Sorotan serupa juga disampaikan terhadap saksi kedua, Sugiyono. Sartono menilai saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung proses administrasi maupun transaksi jual beli tanah yang menjadi objek sengketa.
"Para saksi tidak pernah melihat dokumen secara langsung, seperti akta jual beli maupun dokumen pertanahan lainnya. Karena itu, keterangan mereka perlu dicermati untuk mengetahui sejauh mana mereka benar-benar memahami riwayat dan status tanah tersebut," ujarnya.
Tidak hanya keterangan saksi, Sartono turut mempertanyakan pendapat ahli yang dihadirkan dalam persidangan, khususnya terkait perbedaan kewenangan peradilan TUN dan Pengadilan Negeri dalam menangani sengketa pertanahan.
Menurutnya (ahli), pengujian terhadap keputusan administrasi pejabat negara dan penentuan hak kepemilikan atas tanah merupakan dua hal yang perlu dibedakan dalam proses hukum.
"Di situ dia (ahli) selalu bilang cacat administrasi. Dan pembuktiannya melalui PN. Sementara menurut si ahli ini PTUN hanya mengurus adminstrasi. Padahal untuk menguji kebijakan pejabat pembuat administrasi yang berbentuk SHM itu adalah kewenangan TUN dan putusan TUN yang sudah Inkrah sampai di tingkat MA merupakan bentuk menyatakan kepastian hak atas SHM dan siapa pemilik objek tersebut. Jadi dalam hal ini tentang administrasi dan hak tidak terpisahkan dalam Putusan PK TUN Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap," jelasnya.
Ia juga menyoroti penerapan aturan mengenai jangka waktu lima tahun sejak SHM terbit bahwa tidak dapat digugat dalam pengadilan manapun , terkait persoalan sertifikat tanah ia meminta agar ketentuan tersebut dilihat berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.
"Kalau kita berbicara asas hukum, ada asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Undang-undang tentu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan pemerintah maupun peraturan menteri," tegasnya.
Sartono juga mempertanyakan persoalan penelantaran tanah yang disampaikan ahli.
Menurutnya, penetapan tanah terlantar merupakan kewenangan pemerintah dan tidak bisa disamakan begitu saja dengan persoalan hak kepemilikan perorangan.
"Kalau dia bilang penelantaran hak, harusnya itu ranahnya Pemerintah dalam hal ini BPN dengan adanya pengajuan dari Pemda. Sementara Pemda tidak ada mengajukan apapun terkait tanah itu ke PTUN. Jadi ini sebenarnya anomali," imbuhnya.
Ia menegaskan, seluruh aspek tersebut perlu dicermati secara menyeluruh agar penerapan aturan pertanahan dalam perkara ini tidak menimbulkan kekeliruan.
Persidangan perkara tersebut masih menjadi bagian dari proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Sampit. Tommy Tanuwidjaja kembali menjadi perhatian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sampit. Dalam perkara tersebut, kuasa hukum tergugat menyoroti sejumlah kejanggalan dalam keterangan saksi maupun ahli yang dihadirkan pihak penggugat.
Menurut Sartono, sengketa yang saat ini bergulir di Pengadilan Negeri Sampit dengan nomor perkara 35/Pdt.G/2024/PN Spt pada dasarnya masih berkaitan dengan persoalan legalitas penguasaan dan kepemilikan tanah serta keabsahan sertifikat.
"Harusnya putusan PTUN itu sudah mutlak. Karena itu menyangkut hak yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik (SHM)," tutupnya. (*)