DPRD dan Pemkab Kapuas Sepakati Raperda APBD 2027, Anggaran Capai Rp2,143 Triliun
SB, KUALA KAPUAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas, Senin (16/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kapuas Ardiansah, didampingi Wakil Ketua I Yohanes, dan Wakil Ketua II Berinto. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kapuas H.M Wiyatno, Wakil Bupati Dodo, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Dr. Usis I. Sangkai, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.
Selain penandatanganan persetujuan bersama Raperda APBD 2027, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi pendukung dewan, serta penetapan Surat Keputusan (SK) Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kapuas Tahun 2027.
Dalam sambutannya, Bupati Kapuas H. Muhammad Wiyatno menyampaikan bahwa proses pembahasan dan penyempurnaan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 telah diselesaikan melalui kerja sama dan sinergi antara pihak legislatif dan eksekutif.
Bupati mengungkapkan, secara umum total APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2027 mencapai lebih dari Rp2,143 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas target pendapatan daerah lebih dari Rp1,882 triliun dan alokasi belanja daerah lebih dari Rp2,140 triliun.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan ditargetkan lebih dari Rp260 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2,6 miliar, sehingga pembiayaan netto mencapai lebih dari Rp258 miliar.
Menurut Wiyatno, pembahasan APBD merupakan bagian penting dari tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD perlu terus diperkuat agar kebijakan anggaran yang ditetapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan serta menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain persetujuan Raperda APBD 2027, rapat paripurna juga membahas penetapan Propemperda Kabupaten Kapuas Tahun 2027. Bupati menjelaskan, penyusunan Propemperda dilakukan dengan mempertimbangkan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, inisiatif DPRD, serta kebutuhan pembentukan peraturan daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
Berdasarkan hasil rapat penyusunan Propemperda antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kapuas pada 11 November 2026, disepakati sebanyak 11 rancangan peraturan daerah untuk dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2027.
"Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kapuas, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Kapuas atas kerja dan dedikasi bersama dalam pembahasan yang telah dilaksanakan," ungkapnya.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penetapan Propemperda Kabupaten Kapuas Tahun 2027 melalui keputusan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (f4)