Lewati ke konten utama
DPRD Kotawaringin Timur

DPRD Kotim Perjuangkan Tunggakan DBH Rp1,2 Triliun

Redaksi 17-11-2026, 15:36 WIB 1 menit baca
Ketua DPRD Kotim, Rimbun
Ketua DPRD Kotim, Rimbun

SB, SAMPIT - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memperjuangkan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang hingga kini belum disalurkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Total tunggakan dana tersebut diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun.

Ketua DPRD Kotim, Rimbun, mengatakan tunggakan DBH dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diperkirakan mencapai Rp200 miliar. Sementara itu, kewajiban pemerintah pusat yang belum disalurkan kepada daerah mencapai sekitar Rp1 triliun.

Menurutnya, DBH tersebut berasal dari sejumlah sektor, di antaranya perkebunan kelapa sawit serta pertambangan bijih besi, bauksit, dan batu bara.

Rimbun menegaskan, percepatan penyaluran DBH sangat penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Sebab, dana tersebut dapat menjadi tambahan sumber pendapatan bagi pemerintah kabupaten untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

"DBH kita masih banyak yang belum ditransfer ke daerah. Ini juga perjuangan kami di DPRD bersama pemerintah daerah agar dana itu bisa segera disalurkan," ujarnya.

Selain mendorong percepatan pembayaran, DPRD Kotim juga meminta Kementerian Keuangan membuka secara transparan mekanisme penghitungan DBH yang menjadi hak daerah.

Rimbun menilai, pemerintah daerah perlu mengetahui secara jelas formula dan teknis penghitungan yang digunakan pemerintah pusat dalam menentukan besaran DBH setiap daerah.

"Kita menuntut kepada Kementerian Keuangan, bagaimana teknis mereka menghitung DBH itu. Ini yang masih dirahasiakan oleh Kementerian Keuangan," pungkasnya. (f1/sb)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard