Raih Nilai 92,9, KPK Beri Palangka Raya 11 Catatan Evaluasi
SB, PALANGKA RAYA – Meraih nilai 92,9 dengan kategori istimewa dalam penilaian Kota Ber-AKSI (Berani Berantas Korupsi) 2026, Pemko Palangka Raya tetap mendapat 11 catatan evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelas catatan tersebut mencakup pembenahan regulasi daerah, sistem pengaduan masyarakat, perlindungan identitas pelapor, hingga kelengkapan fasilitas pelayanan publik. KPK meminta seluruh rekomendasi segera ditindaklanjuti.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan pihaknya siap memperbaiki berbagai kekurangan tersebut. "Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan, dengan pendampingan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah," ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Spesialis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Aris Dedy Arham, menjelaskan evaluasi mencakup lima aspek, mulai dari tata kelola pemerintahan, pengawasan, pelayanan publik, budaya antikorupsi dan partisipasi masyarakat, hingga kearifan lokal.
Salah satu perhatian KPK adalah sistem pengaduan atau Whistleblowing System (WBS). "Identitas pelapor harus benar-benar terlindungi. Selain melalui kanal digital, masyarakat juga harus bisa menyampaikan pengaduan secara langsung," tegas Aris.
KPK berharap 11 catatan tersebut segera diselesaikan agar capaian nilai 92,9 tidak sekadar menjadi penghargaan, tetapi juga mendorong pemerintahan yang transparan, pelayanan publik yang lebih baik, dan budaya antikorupsi di Palangka Raya. (sb/*)