Lewati ke konten utama
DPRD Kotawaringin Timur

Dewan Kotim Minta Pemkab Siapkan Langkah Hadapi Ancaman Banjir

Redaksi 19-11-2026, 11:13 WIB 2 menit baca
Anggota DPRD Kotim Dapil lV, Devi
Anggota DPRD Kotim Dapil lV, Devi

SB, SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur diminta menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi banjir di sejumlah wilayah, khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) IV. Kesiapan tersebut perlu dilakukan sejak dini, mulai dari pembenahan aliran sungai, pelayanan kesehatan, hingga akses transportasi masyarakat.

Anggota DPRD Kotim, Devi, mengatakan salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian adalah Desa Sei Ubar Mandiri, Kecamatan Cempaga Hulu. Menurutnya, pembersihan sungai menjadi langkah penting untuk menjaga kelancaran aliran air, terutama ketika debit meningkat akibat hujan.

Devi mengungkapkan, persoalan tersebut telah disampaikan kepada Bupati Kotim. Dia juga mendorong pengerahan alat berat untuk melakukan pembersihan sungai. Namun, pelaksanaannya masih menunggu ketersediaan peralatan karena alat yang dibutuhkan masih dalam antrean penggunaan.

“Kami sudah menyampaikan kepada Bupati agar persoalan ini mendapat perhatian. Pembersihan sungai sangat diperlukan sebagai salah satu upaya mengantisipasi banjir. Saat ini alat yang akan digunakan masih antre, tetapi upaya penanganannya sudah kami sampaikan,” kata Devi, Kamis (19/11/2026).

Dia menyebutkan, laporan masyarakat mengenai kondisi wilayah rawan banjir cukup sering diterima. Aspirasi tersebut telah diteruskan kepada pemerintah daerah agar menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan.

Ia berharap rencana pembersihan sungai di Desa Sei Ubar Mandiri dapat segera direalisasikan. Meski belum ada kepastian waktu pelaksanaan, pemerintah daerah diminta terus mengawal kebutuhan peralatan agar penanganan tidak berlarut-larut.

Selain infrastruktur, kesiapan fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian. Puskesmas di wilayah rawan banjir diharapkan menyiapkan langkah antisipasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan ketika bencana terjadi.

“Kesiapan kesehatan masyarakat juga harus diperhatikan. Puskesmas di wilayah rawan banjir diharapkan sudah memiliki persiapan, sehingga ketika banjir terjadi, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” tegasnya.

Dirinya juga menyoroti akses transportasi yang berpotensi terganggu ketika banjir menghambat jalur darat. Dalam kondisi tersebut, masyarakat di sejumlah kawasan harus menyesuaikan mobilitas dengan memanfaatkan transportasi air, seperti kelotok.

Menurutnya, kondisi itu perlu diantisipasi agar aktivitas warga dan akses terhadap kebutuhan pokok tidak terhambat. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi banjir.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, penanganan tidak boleh hanya berfokus pada kondisi setelah banjir terjadi. Persiapan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan transportasi perlu dilakukan lebih awal untuk meminimalkan risiko serta dampak banjir terhadap masyarakat di Dapil IV Kotim. (f1/sb)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard