Lewati ke konten utama
Pemkab Kotawaringin Timur

UMK Kotim 2027 Tembus Rp4,07 Juta, Naik 8,51 Persen

Redaksi 20-11-2026, 15:15 WIB 2 menit baca
Disnakertrans Kotim melaksanakan rapat dewan pengupahan Kabupaten Kotim. (FOTO: ISTIMEWA)
Disnakertrans Kotim melaksanakan rapat dewan pengupahan Kabupaten Kotim. (FOTO: ISTIMEWA)

SB, SAMPIT - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kotawaringin Timur (Kotim) tahun 2027 diusulkan sebesar Rp4.076.409,11. Angka tersebut naik 8,51 persen atau sekitar Rp319.766 dibandingkan UMK tahun 2026.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotim, Rusnah, mengatakan besaran usulan UMK 2027 tersebut merupakan hasil pembahasan bersama dengan menggunakan metode alfa 0,60. Penghitungan dilakukan dengan mengacu pada penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Untuk tahun 2027 sekitar Rp4.076.409, kenaikan 8,51 persen. Jadi ada selisihnya sekitar Rp319.766,” ujarnya, Jumat (20/11/2026).

Menurut Rusnah, pembahasan UMK di tingkat kabupaten baru dapat dilakukan setelah pemerintah daerah menerima hasil penetapan UMP dari pemerintah provinsi. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya menjadi dasar pengusulan besaran UMK Kotim kepada gubernur untuk ditetapkan.

Ia menilai kenaikan UMK tahun depan cukup menggembirakan bagi para pekerja. Pasalnya, untuk pertama kalinya besaran upah minimum Kotim telah menembus angka Rp4 juta.

“Kalau pekerja, saya kira ini sudah cukup bagus, sangat-sangat bagus,” ungkapnya.

Rusnah memastikan usulan UMK Kotim 2027 tersebut tidak akan berada di bawah UMP Kalimantan Tengah. Hasil pembahasan bersama itu ditargetkan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah pada Senin, 24 November 2026, untuk menjalani tahapan penetapan selanjutnya.

Jika telah ditetapkan, UMK Kotim 2027 direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Karena itu, perusahaan di wilayah Kotim diharapkan mempersiapkan penerapan ketentuan upah minimum tersebut sesuai jadwal pemberlakuannya.

Rusnah juga mengingatkan seluruh perusahaan agar mematuhi ketentuan UMK yang nantinya ditetapkan. Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran upah sesuai ketentuan dapat dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Apabila dia tidak melaksanakan sesuai UMK ini, maka sanksinya sudah jelas. Di antaranya adalah teguran, kemudian pencabutan izin,” tegasnya.

Ia berharap kenaikan UMK tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kotim, sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha agar hubungan industrial berjalan dengan baik. (f1/sb)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard