Lewati ke konten utama
Pemkab Lamandau

Bupati Lamandau : OPD Terkait Verifikasi Penerima CPCL

Redaksi 22-11-2026, 12:57 WIB 1 menit baca
Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra.
Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra.

SB, NANGA BULIK – Munculnya polemik dan dugaan ketidaksesuaian dalam pengajuan perubahan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Koperasi Lamandau Mulya Bersatu (LMB) Tahun 2026.

Akhirnya Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, agar melakukan verifikasi secara ketat terhadap daftar CPCL penerima program plasma. 

Bupati menegaskan, program plasma sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Karena itu, proses penetapan calon penerima harus benar-benar dilakukan secara objektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya minta agar OPD terkait bisa melakukan verifikasi secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan," tegas Bupati Rizky. 

Menurutnya, proses verifikasi menjadi tahapan penting sebelum pengesahan SK terhadap CPCL dilakukan, agar tidak menuai persoalan dikemudian hari. 

"Pemerintah daerah tidak ingin keputusan yang nantinya diterbitkan justru memicu persoalan baru, terutama apabila ditemukan nama-nama penerima yang tidak memenuhi kriteria," jelasnya.

Polemik draf pengajuan perubahan CPCL tersebut menjadi sorotan, setelah muncul dugaan adanya penyalahgunaan kepentingan serta ketidaksesuaian dalam proses penetapan nama-nama calon penerima.

Bahkan, dalam pengajuan perubahan CPCL tahun 2026 tersebut, diduga terdapat sejumlah nama aparatur negara dari berbagai kalangan. Tidak tanggung-tanggung, nama-nama yang disebut masuk dalam daftar tersebut berasal dari unsur aparat penegak hukum (APH), aparatur sipil negara (ASN), hingga anggota DPRD setempat.

Polemik munculnya nama-nama dari berbagai unsur tersebut semakin menambah perhatian publik terhadap proses penetapan penerima program plasma. Sebab, program yang diperuntukkan bagi masyarakat itu harus dipastikan tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Karena itu, verifikasi menyeluruh oleh OPD terkait diharapkan dapat mengungkap kesesuaian data, status calon penerima, serta dasar pencantuman setiap nama dalam daftar CPCL.

"Kami mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan, dengan demikian, program plasma benar-benar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak, bukan justru menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat," pungkasnya. (sb) 

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard