Legislator Ini Berharap Ranperda Pajak Daerah Bisa Akomodasi Rumah Subsidi
SB, SAMPIT - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotim, Sihol Parningotan Lumban Goal berharap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pajak dan retribusi daerah mengakomodasi perumahan bersubsidi.
Dirinya menegaskan, hal ini sudah dibahas di pasal sebelumnya besar Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dengan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen.
“Saya mohon agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotim mempertimbangkan pasal dalam Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah. Karena dibeberapa daerah ada Pemda yang memberikan kebijakan penetapan pajak, khusus untuk BPHTB rumah yang bersubsidi. Apakah daerah kita bisa melakukan hal yang sama,” harap Lumban Goal saat menyampaikan di rapat, belum lama ini.
Legislator Demokrat ini menjelaskan pemberlakuan NJOPTKP pada 2006 rumah bersubsidi dengan Rp 55 juta di waktu itu besaran Rp 60 juta. Sekarang harga Rp 173 juta ada kemungkinan naik menjadi Rp 183 juta.
“Melihat perbandingan harusnya ada intervensi pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat tak mampu,” ucapnya.
Lanjutnya, dari nilai tersebut dari pasal yang tercantum pada Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah NJOPTKP hanya naik sekitar Rp 20 jutaan saja yakni dari Rp 60 juta – Rp 80 juta.
Sehingga dirinya pun sangat khawatir jika masyarakat tak mampu tidak mendapatkan kebijakan dalam Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah. Maka secara otomatis daya beli rumah bagi masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat tak mampu akan semakin menurun.
“Saat ada pajak pengembbang atau pihak dovloper tidak akan merasa terlalu berdampak, karena yang dipikirkan fokus ke margin. Yang jadi masalah adalah bagaimana meningkatkan jumlah agar terjual,” sebutnya. (f1/sb)
