SB, JAKARTA – Salah satu keuntungan Pemilu serentak 2024 dari sisi aturan adalah tetap berpedoman pada undang-undang yang sama yakni UU Nomor 7 Tahun 2017, sehingga aturan sudah dipahami meski ada beberapa penyesuaian.

Anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin menyampaikan, Meski dari sisi aturan masih menggunakan UU yang sama, akan tetapi Pemilu serentak 2024 akan menjadi yang paling kompleks.

"Karena ini merupakan pertama kalinya digelar serentak di tahun yang sama. Akan tetapi Kami optimis dengan pengalaman pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya, akan berjalan lancar," ucapnya.

Dimana pada saat itu dirinya hadir sebagai narasumber pada pada Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidik dan Penyidik Pembantu Tindak Pidana Pemilu TA 2023 yang diselenggarakan Bareskrim Polri di Jakarta, Senin (22/5/2023).

 “Modal yang menjadikan kita optimis adalah pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 yang sukses di tengah situasi pandemi Covid-19,” kata Afif.

Pada kesempatan tersebut, Afif juga menyampaikan tantangan dalam setiap tahapan pemilu, diantaranya jarak waktu terlalu dekat, kondisi cuaca yang tidak menentu, terjadi irisan tahapan Pemilu dan Pilkada.

"Kompleksitas pengelolaan logistic, akhir masa jabatan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota beririsan dengan tahapan Pemilu yang krusial, dan terakhir ada kemungkinan masih dihadapkan pada Pandemi Covid-19. Hal tersebut menjadi beban kerja penyelenggara menjadi lebih berat," ungkapnya.

Afif menyebut ada beberapa potensi permasalahan dalam setiap tahapan. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih misalnya, ada pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP, data pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) terdapat di dpt pemilih, pemilih yang (MS) tidak terdapat di DPT dan kesalahan elemen data dalam DPT.

"Hal tersebut dapat diantisipasi dengan penyelenggara pemilu yang kompeten dan berintegritas, dukungan Pemerintah, LSM, dan Media, Kolaborasi, koordinasi, dan sinergi dengan Kepolisian/TNI dan Lembaga Negara lainnya, Perlu adanya kontrol dan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh agenda Pemilu 2024, serta Peradilan Pemilu berintegritas," tutupnya. (mda/ok)