Pastikan Semua Karyawan Swasta Terdaftar di Disnakertrans
SB, SAMPIT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dapat memaksimalkan pendataan para tenaga kerja (naker) di semua perusahaan.
Pasalnya, kata Wakil Ketua II DPRD Kotim, Hairis Salamad menduga masih banyak karyawan swasta khususnya di Perkebunan Kepala Sawit tidak didaftarkan oleh pihak perusahaannya di Disnakertrans meski sudah bekerja bertahun-tahun, khususnya yang ada di Kotim.
Bahkan, tambahnya, pihaknya perusahaan juga wajib memberikan atau memberitahukan total luasan area kebunnya kepada pemerintah.
Hairis Salamad mengatakan, perlunya dilakukan pendataan adalah untuk meminimalisir terjadinya tidak akuratan data dari perusahaan. Disamping itu, sebutnya, tujuannya juga adalah untuk melakukan pemantauan terhadap tenaga kerja sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.
"Kenapa ini sangat perlu dan penting menurut saya, karena apabila kemudian hari terjadinya permasalahan konflik di perusahaan khususnya perusahaan besar swasta di perkebunan kepala sawit pasti melibatkan dinas terkait yaitu Disnakertrans," ungkap Wakil Ketua II DPRD Kotim ini.
"Apalagi jika terjadi konflik di perusahaan yang melibatkan tenaga kerja, seperti gaji karyawan atau buruh yang tidak dibayar oleh pihak perusahaan. Kondisi ini harus diperjelas dengan data yang akurat sehingga dapat dipantau dan dilakukan pengawasan. Nah makanya itu, kenapa saya meminta Disnakertrans melakukan pendataan supaya mengantisipasi terjadinya ini, karena masih banyak perusahaan tidak memberikan data atau menyampaikan laporan keakuratan yang ada di perusahaannya," timpal Hairis Salamad.
Diungkapkannya, pihak Disnakertrans wajib memiliki data tersebut dapat, apabila memang perusahaan tidak memberikan data maka Disnakertrans harus bersikap tegas dan menindak perusahaan tersebut.
"Aturan sudah sangat jelas, jadi apabila ada perusahaan yang bandel langsung tindak sesuai aturan yang ada. Perusahaan juga wajib melaporkan kepada pemerintah daerah, jangan sampai terjadi manipulasi data," tegas Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (ok)
