SB, SAMPIT - Isu perlindungan perempuan dan keseteraan gender menjadi salah satu topik menarik pada Debat Pertama Pilkada Kotim 2024 yang digelar KPU, pada Sabtu (26/10) di Aquarius hotel ballroom.

Pasangan calon wakil bupati Kotim Irawati menjadi satu satunya perempuan pada Pilkada kali ini dengan tegas menyatakan program HARATI terkait perlindungan perempuan serta kesetaraan gender. Dimana program ini tidak ada di visi misi ke dua paslon lainnya.

Ketika Paslon nomor urut dua menyampaikan peran perempuan melalui bimbingan PKK, Irawati menekankan PKK itu bersifat pendamping bukan keutamaan perempuannya.

"Laki laki dan perempuan sudah pasti akan bekerja sesuai porsinya masing masing. Namun kalau kita bicara PKK itu bersifat pendamping bukan keutamaan perempuannya. Bicara perempuan itu harus secara umum melekat pada pemberdayaan dengan melakukan pelatihan UMKM kemudian memasarkan produknya ke luar daerah. Itu yang kami sudah lakukan," kata Irawati.

Olehnya itu pasangan HARATI ini akan terus menjalankan program pemberdayaan perempuan dengan bekerjasama dengan PT BLK dimana merupakan satu satunya di Provinsi Kalteng. Dimana kerjasama ini mendorong hasil UMKM untuk mendapatkan nilai yang lebih pada kaum perempuan.

Lebih menarik lagi, ketika calon bupati Kotim Halikinnor yang menjadi pasangan Irawati pada Pilkada kali ini memberikan penegaskan secara nyata kepada semua Paslon untuk merepresentasikan komitmen terhadap kesetaraan gender.

 Hal ini terbukti dengan tampilnya Irawati menjadi satu-satunya kandidat perempuan di antara tiga pasangan calon yang bertarung di Pilkada Kotim.

"Dalam konteks kesetaraan gender di dunia politik, langkah Irawati sebagai calon wakil bupati membawa pesan penting tentang representasi yang mewakili perempuan di Kotim tercinta," ujar Halikinnor.

Menurutnya, pemimpin perempuan diharapkan tidak hanya membawa perspektif berbeda dalam pengambilan kebijakan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda perempuan di Kabupaten Kotim.

"Peningkatan peran perempuan dalam kepemimpinan publik mencerminkan perubahan sosial yang lebih progresif dan berkeadilan. Dan kami sudah buktikan itu dengan 6 Kepala Dinas di OPD merupakan Perempuan. Mereka punya nilai lebih untuk memimpin," ujar Halikinnor.

Olehnya itu dia mengajak kepada semua masyarakat untuk lebih sadar akan peran perempuan dalam membangun daerah. Bukan hanya menjadi ibu rumah tangga namun juga bisa menjadi pemimpin dan membawa perubahan untuk daerah. (f1/sb)