SB, PALANGKA RAYA - Aliansi Gerakan Masyarakat Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (18/11/2024).

Dalam aksi ini, massa disambut langsung oleh Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong sebelum melanjutkan mediasi di ruang rapat gabungan Sekretariat DPRD setempat. 

Ketua Aksi, Yanto menyampaikan, bahwa aksi ini fokus pada beberapa tuntutan, diantaranya terkait penggunaan dana APBD untuk bantuan sosial (Bansos) dan beasiswa, khususnya program Kalteng Berkah. 

“Terkait Beasiswa Kalteng Berkah, timbul persoalan adanya campur tangan dari seorang Agustiar yang memberikan rekomendasi berdasarkan adat,” ungkap Yanto. 

Selain isu beasiswa, pihaknya turut menyoroti alokasi dana hibah yang dianggap bermasalah, termasuk untuk kantor kejaksaan dan program pemberangkatan haji melalui Biro Kesra.

Yanto mengkritik penggunaan APBD yang dinilai tidak sesuai peruntukan dan melanggar undang-undang. 

“Itu ada tiga tahap pemberangkatan, jumlahnya hampir seribu orang. Jadi kita bisa menghitung berapa potensi kerugian negara. Menggunakan APBD untuk memberikan hadiah kepada individu jelas menyalahi aturan,” tegasnya.

Dalam aksi ini, Yanto juga mendesak Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

“Saya tegaskan kepada Ketua DAD, silakan mengundurkan diri karena saat ini masih menggunakan dana hibah APBD yang berasal dari Komisi I,” tegas Yanto. (sb)