Lewati ke konten utama
DPRD Kalteng

Pansus DPRD Kalteng Kaji Banding ke DPRD Kalsel Bahas LKPj Gubernur

Redaksi 24-04-2025, 10:24 WIB 1 menit baca
Tim Pansus LKPj DPRD Kalteng melaksanakan kaji banding ke DPRD Kalteng, membahas Raperda tentang LKPj. (FOTO:DPRD KALTENG)
Tim Pansus LKPj DPRD Kalteng melaksanakan kaji banding ke DPRD Kalteng, membahas Raperda tentang LKPj. (FOTO:DPRD KALTENG)

PALANGKA RAYA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) yang tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalteng akhir tahun anggaran 2024, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Senin (21/4/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka kaji banding, guna menggali informasi dan mempelajari pola kerja yang dianggap lebih efektif dalam pembahasan LKPj kepala daerah.

“Kaji banding ini kita laksanakan untuk menggali informasi mengenai pola kerja yang dinilai lebih efektif,” ujar Ketua Pansus LKPj DPRD Kalteng, H. Sudarsono, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).

Sudarsono menambahkan bahwa pihaknya ingin melihat secara langsung bagaimana DPRD Kalsel menelaah LKPj kepala daerah, dengan harapan menemukan praktik baik yang bisa diterapkan di Kalteng.

“Setiap daerah tentu punya pendekatan berbeda. Tapi kalau ada praktik yang terbukti efektif, tentu layak kami pertimbangkan untuk diadopsi,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kalsel memaparkan bahwa mereka membentuk empat pansus berdasarkan komisi. Masing-masing pansus membahas LKPj sesuai dengan mitra kerja dari komisi terkait, sehingga proses evaluasi berlangsung lebih fokus dan terstruktur.

“Pembagian seperti ini memungkinkan fokus yang lebih baik, tidak tumpang tindih, dan setiap isu bisa ditelaah dengan lebih mendalam,” jelas Sudarsono.

Sementara itu, DPRD Kalteng selama ini hanya membentuk satu pansus untuk seluruh isi LKPj. Dengan waktu pembahasan yang terbatas, hal ini dinilai kurang efektif.

“Bayangkan satu pansus harus membahas semua sektor dalam 30 hari kerja. Jelas ini berat, dan banyak hal yang akhirnya tidak tergali dengan baik,” ungkap politisi Partai Golkar itu. (sb/*)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard