DPRD Kalteng Soroti Penyegelan PT BAP oleh GRIB Jaya: Dinilai sebagai Sinyal Komunikasi yang Buntu
SB, PALANGKA RAYA – Aksi penyegelan sementara operasional PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Kabupaten Barito Selatan oleh DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kalimantan Tengah mendapat perhatian dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan mengatakan, bahwa pihaknya memahami langkah yang diambil oleh GRIB Jaya, dan menilai aksi tersebut bukan tanpa dasar.
“Kami tidak bisa protes, karena mungkin mereka sudah melalui kajian-kajian dan telaah sebelum bergerak,” kata Bambang saat ditemui di Kantor DPRD Kalteng, Senin (5/5/25).
Meski demikian, Bambang menilai aksi penyegelan tersebut memiliki kekurangan dalam hal komunikasi. Menurutnya, seharusnya ada pendekatan dialogis sebelum aksi dilakukan.
“Yang menjadi kekurangan adalah pergerakan dilakukan secara langsung. Harusnya ada komunikasi yang lebih luas, lebih banyak mengundang pihak-pihak untuk berdiskusi,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa tindakan tersebut bisa jadi merupakan bentuk frustrasi akibat tidak adanya titik temu dalam komunikasi antara masyarakat dan perusahaan.
“Mungkin mereka sudah buntu dalam hal koordinasi dan komunikasi dengan perusahaan, sehingga akhirnya dilakukan penyegelan. Tapi yang jelas, ini adalah sinyal bahwa komunikasi sudah sulit,” tambahnya.
Bambang mengingatkan bahwa investasi dan masyarakat adalah dua elemen penting yang harus dijaga secara seimbang. Menurut dia, keberadaan perusahaan penting untuk daerah, namun aspirasi dan hak masyarakat juga harus dihormati.
“Investasi yang masuk harus kita hormati. Keberadaan perusahaan penting, tapi keberadaan masyarakat yang kita dampingi juga harus dihormati. Kedua belah pihak harus saling menghargai,” ujarnya.
Ia juga meminta agar semua pihak menghindari tindakan yang dapat memicu kericuhan, apalagi jika mengarah pada aksi anarkis.
“Jangan sampai ada pergerakan-pergerakan yang anarkis. Ini kan tujuannya membantu masyarakat, jadi caranya pun harus elegan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa semua pihak memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif di Kalimantan Tengah.
“Kalau dari kepolisian tentu berpandangan dari sisi hukum, pemerintah juga punya tugas menjaga iklim investasi tetap kondusif,” jelasnya. (sb)
