Lewati ke konten utama
Pemkab Kotawaringin Timur

Kebijakan Efisiensi Anggaran Kembali Terjadi, Strategi Pemkab Kotim Tingkatkan PAD

Redaksi 14-08-2025, 01:29 WIB 1 menit baca
Bupati Kabupaten Kotim, H Halikinnor saat diwawancara oleh sejumlah awak media. (FOTO:SEPUTAR BORNEO)
Bupati Kabupaten Kotim, H Halikinnor saat diwawancara oleh sejumlah awak media. (FOTO:SEPUTAR BORNEO)

SB, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat memastikan akan melakukan penyesuaian terhadap program pembangunan menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang kembali diterapkan oleh pemerintah pusat.

Langkah penyesuaian ini diambil guna memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal, meskipun anggaran yang tersedia mengalami pengurangan.

Bupati Kotim, Halikinnor, menyatakan bahwa strategi utama dalam menghadapi situasi ini adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan alternatif.

“Kita akan mencari sumber-sumber pendanaan PAD lagi ke depannya, karena kita tidak bisa melawan kebijakan dari pemerintah pusat. Anggaran yang ada itulah dulu yang kita gunakan,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).

Ia menegaskan bahwa penguatan PAD akan menjadi fokus utama untuk mencapai kemandirian fiskal daerah, agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

“Dengan PAD yang kuat, kita bisa lebih leluasa menentukan prioritas pembangunan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah penyesuaian yang diambil oleh pemerintah daerah.

“Tunduk dan patuh kepada kebijakan pemerintah pusat, bagaimanapun kita mengikuti. Kami bersama-sama dengan pemerintah daerah akan mengevaluasi program-program mana yang urgen dan mana yang bisa ditunda, tergantung kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan efisiensi harus dijalankan secara rasional dan profesional, agar tetap memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kita upayakan membijaki secara rasional dan profesional, sehingga program prioritas tetap bisa berjalan dan masyarakat tetap merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Baik pihak eksekutif maupun legislatif sepakat bahwa efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan menata ulang prioritas agar kebutuhan yang paling mendesak tetap bisa dipenuhi. (f1/sb)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard