Pemkab Gunung Mas Dukung Penguatan Kelembagaan Bawaslu
SB, KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyatakan komitmennya mendukung penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas.
Hal tersebut disampaikan Asisten III Setda Gunung Mas, Letus Guntur, saat mewakili Bupati Jaya Samaya Monong dalam pembukaan Rapat Koordinasi Fasilitasi dan Pembinaan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas yang digelar di Aula Bapperida, Minggu (14/9/2025).
"Pemilu dan Pilkada adalah instrumen penting dalam demokrasi. Bawaslu bukan hanya pengawas, tapi pilar utama untuk menegakkan keadilan pemilu," tegas Letus Guntur.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, Forkopimda, hingga pemerintah desa. Forum ini, menurutnya, menjadi ruang strategis untuk menyatukan visi dan komitmen menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.
“Pemkab Gunung Mas akan terus memberikan dukungan, baik dalam hal fasilitasi maupun pembinaan kelembagaan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Gunung Mas, Yepta H. Jinal, mengatakan bahwa kegiatan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Ia menegaskan bahwa Bawaslu harus siap menghadapi dinamika dan tantangan baru dalam pemilu ke depan.
“Ini bukan sekadar soal aturan, tapi juga menyangkut integritas dan kredibilitas pemilu, khususnya di Gunung Mas,” katanya.
Rapat koordinasi ini juga menjadi momen konsolidasi antar-lembaga dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kesiapan dalam menghadapi pemilu yang semakin kompleks.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI dari Kalimantan Tengah, H. Iwan Kurniawan, menyoroti bahaya praktik politik uang (money politics).
“Money politics merusak demokrasi. Kita harus bersama-sama memeranginya, mulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga,” ujarnya. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diterimanya dalam kegiatan tersebut.
Sebelumnya, Ketua Panitia, Epra Sentosa, melaporkan bahwa kegiatan berlangsung selama dua hari, 14–15 September 2025, dengan jumlah peserta 61 orang. Peserta terdiri dari unsur sekretariat Bawaslu, Forkopimda, KPU, perangkat daerah terkait, partai politik, ormas, tokoh adat dan agama, serta insan pers.
“Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pengawas pemilu, menyelaraskan strategi kelembagaan, dan memperkuat profesionalitas Bawaslu dari tingkat kabupaten hingga kecamatan,” tutupnya. (sb/*)
