SB, PURUK CAHU – DPRD Murung Raya (Mura) mendorong pemerintah daerah, terutama dinas teknis pengelola retribusi, untuk meningkatkan ketertiban dan optimalisasi dalam pengelolaan dokumen. Upaya ini dinilai penting guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, masih ditemukan sejumlah catatan terkait pengelolaan pendapatan retribusi di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Perlu lebih dioptimalkan pendapatan dari retribusi, baik dari sisi pendataan, penetapan, maupun penagihan,” tegas Dina.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menambahkan bahwa peningkatan kinerja harus menjadi fokus bagi SKPD penghasil PAD, seperti Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Dengan optimalnya upaya tersebut, diharapkan nilai PAD dari sektor retribusi dapat lebih maksimal untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang yang dilaksanakan pemerintah daerah,” jelasnya.

Dina juga menekankan pentingnya evaluasi rutin terhadap kinerja petugas pendataan dan penagihan di tiap SKPD, agar pengelolaan retribusi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami mengajak seluruh pihak terkait untuk mengambil langkah nyata yang lebih tertib dan sesuai aturan perundang-undangan,” tandasnya. (sb)