GAMKI Sumut Desak Pemerintah Percepat Pembangunan Hunian Layak bagi Korban Banjir Besar
SB, SUMUT - DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sumatera Utara menyampaikan seruan tegas kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera mempercepat pembangunan hunian layak bagi warga terdampak banjir besar yang melanda berbagai wilayah di provinsi tersebut.
Berdasarkan pemantauan lapangan dan laporan resmi pemerintah daerah, ribuan warga terpaksa mengungsi setelah rumah mereka rusak akibat banjir bandang. Sejumlah kawasan pesisir dan bantaran sungai juga dilaporkan mengalami peningkatan kerentanan akibat sedimentasi, tata ruang yang tidak adaptif, serta dampak perubahan iklim.
Dalam rilis yang dikirimkan ke seputarborneo.com, Ketua DPD GAMKI Sumut, Swangro Lumbanbatu, menegaskan bahwa negara tidak boleh berjalan lambat dalam situasi darurat kemanusiaan seperti ini. Menurutnya, GAMKI hadir bukan hanya untuk memberikan bantuan sementara, tetapi juga membawa solusi jangka panjang yang menyentuh akar persoalan.
“Banjir besar yang melanda Sumut adalah peringatan bahwa sistem tata ruang dan mitigasi pesisir harus ditata ulang secara serius. Hunian yang aman dan layak adalah kebutuhan mendesak yang harus menjadi prioritas pemerintah dalam pemulihan pascabencana,” ujarnya.
GAMKI menyampaikan seruan ini dengan mengusung semangat Ora et Labora berdoa dan bekerja sebagai kekuatan moral dan spiritual dalam pelayanan kemanusiaan. Swangro mengutip Firman Tuhan dalam Kolose 3:23, “Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.”
Nilai tersebut, kata Swangro, menjadi dasar komitmen GAMKI untuk memperjuangkan keadilan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak sebagai wujud nyata iman yang diwujudkan melalui tindakan.
GAMKI Sumut juga mendesak KKP, BNPB, dan Pemprov Sumut agar mempercepat pembangunan hunian layak sembari memperkuat ketahanan pesisir serta mengintegrasikan strategi adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan tata ruang.
Sebagai bentuk dukungan, GAMKI menyiapkan rekomendasi tertulis berisi analisis risiko banjir berbasis data ilmiah, kajian kerentanan wilayah, serta konsep hunian tahan bencana.
Dokumen tersebut akan diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkeadilan.
Melalui pernyataan resminya, GAMKI menegaskan bahwa pemulihan masyarakat tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan darurat semata. Negara harus hadir sepenuhnya hingga warga kembali hidup dalam kondisi layak dan aman.
GAMKI optimistis bahwa dengan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat sipil, proses pemulihan Sumatera Utara akan berjalan lebih efektif serta memberikan harapan baru bagi para korban bencana. (*)
