seputarborneo.news@gmail.com

082253082672

Perencanaan Matang Pastikan Keberlangsungan Pembangunan Daerah

by Redaksi - Tanggal 30-01-2026,   jam 06:49:33
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palangka Raya, Fauzi Rahman sambutan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran di Ballroom Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, pada Kamis (29/1/2026).FOTO: MC KOTA PALANGKA RAYA

SB, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran di Ballroom Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, pada Kamis (29/1/2026).

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palangka Raya, Fauzi Rahman dalam sambutannya menekankan bahwa perencanaan penganggaran adalah instrumen strategis dalam mewujudkan visi dan misi Kota Palangka Raya.

"Perencanaan yang matang memastikan keberlangsungan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat. Kualitas perencanaan yang baik akan menentukan efektivitas program, efisiensi anggaran, serta tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah," ujar Fauzi.

Ia menambahkan bahwa Bimtek ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan menguatkan komitmen seluruh perangkat daerah. Hal ini berkaitan erat dengan persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan hingga tingkat kota yang akan segera dilaksanakan.

"Kita akan mengusung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Ini adalah momen krusial agar kita memiliki perencanaan yang dinamis dan terus menuju arah perbaikan demi mendukung visi misi Kota Palangka Raya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Fauzi merincikan empat tujuan utama yang ingin dicapai melalui kegiatan ini yakni peningkatan kapasitas SDM dengan memperkuat pemahaman dan keterampilan ASN dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran yang berkualitas, tata kelola akuntabel untuk memastikan proses perencanaan dilakukan sesuai prinsip transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain itu, sinkronisasi kebijakan dengan menjamin keselarasan antara dokumen pusat (RPJMN), tingkat daerah (RPJMD), hingga level operasional di Perangkat Daerah (Renja) serta Mitigasi Risiko untuk meminimalisir kesalahan administratif yang berpotensi menjadi temuan badan pemeriksa di kemudian hari.

"Melalui sinergi antara perencanaan yang tepat dan pengawasan dari BPK serta BPKP, Pemkot Palangka Raya optimis dapat menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang lebih sehat dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat," ungkasnya.

Acara ini diikuti oleh 192 peserta dari berbagai Perangkat Daerah dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. (MC Kota Palangka Raya/sb)