SB, SAMPIT – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Umar Kaderi, menanggapi maraknya sengketa lahan yang diduga berkaitan dengan persoalan lama, termasuk program transmigrasi.

Ia menyebutkan, hingga saat ini pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang memicu konflik agraria tersebut.

“Kita masih belum punya data lengkap, jadi nanti akan kita lihat apa penyebabnya dan bagaimana solusi yang tepat,” ujar Umar Kaderi, Jumat (24/4/2026).

Menurutnya, konflik agraria di Kabupaten Kotim terjadi hampir setiap hari dengan berbagai latar belakang, terutama antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Karena itu, pihak Sekretariat Daerah (Setda) terus berperan aktif dalam memediasi kedua belah pihak.

“Di Setda, kami selalu memediasi kepentingan perusahaan dan masyarakat. Kita ingin mencari solusi terbaik agar konflik ini tidak terus berlarut,” jelasnya.

Ia menegaskan, konflik yang tidak terselesaikan akan berdampak luas, baik bagi masyarakat maupun daerah. Selain berpotensi menimbulkan keributan, konflik juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi.

“Kalau terjadi konflik, semua akan rugi. Masyarakat bisa kehilangan pendapatan, perusahaan terganggu, dan daerah juga ikut terdampak,” tegasnya.

Untuk itu, Umar berharap ke depan tercipta solusi yang menguntungkan kedua belah pihak atau win-win solution, sehingga konflik agraria dapat diminimalisir dan stabilitas daerah tetap terjaga.

“Kita berharap masyarakat dan perusahaan bisa menemukan solusi terbaik bersama,” pungkasnya. (f1/sb)