SB, SAMPIT - Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Timur, Rudianur, menyoroti lambannya pelaksanaan APBD murni tahun 2026 yang hingga April belum juga dijalankan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), meskipun anggaran tersebut telah disahkan sejak 2025.

“Kami di dewan mempertanyakan, kenapa kegiatan yang sudah disepakati tidak kunjung dilaksanakan. Seharusnya ini sudah berjalan sejak awal tahun,” ujar Rudianur, Sabtu (25/4/2026).

Menurutnya, mandeknya realisasi anggaran tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat. Sejumlah program pembangunan, seperti peningkatan jalan, perbaikan jembatan, hingga layanan publik lainnya, dinilai belum menunjukkan progres signifikan.

“Sudah berbulan-bulan tidak ada kegiatan. Ini jelas merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah,” tegasnya.

Rudianur juga mengkritisi rencana pemerintah daerah yang ingin mempercepat pembahasan APBD perubahan, sementara APBD murni belum terealisasi.

“APBD murni saja belum dilaksanakan hingga April ini, tapi sudah mau membahas perubahan. Ini yang kami anggap tidak masuk akal,” sindirnya.

Ia menjelaskan, secara mekanisme, pembahasan APBD perubahan seharusnya dilakukan pada Agustus dan disahkan sekitar September hingga Oktober. Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah untuk segera mengeksekusi APBD murni sebelum melangkah ke perubahan anggaran.

“Laksanakan dulu yang sudah disahkan. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan karena lambannya realisasi,” pungkasnya. (f1/sb)