SB, PALANGKA RAYA – Permasalahan infrastruktur dan layanan dasar di wilayah pedalaman Kalteng masih menjadi perhatian serius. Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Nafsiah, meminta pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat koordinasi untuk mempercepat penyelesaian berbagai keluhan masyarakat.

Menurut Nafsiah, kerusakan jalan, kekurangan tenaga pendidik, minimnya tenaga kesehatan, hingga terbatasnya fasilitas pelayanan dasar masih menjadi persoalan yang banyak disampaikan warga, khususnya di daerah pelosok.

“Keluhan terkait jalan rusak, kekurangan guru dan tenaga kesehatan masih sering kami terima dari masyarakat. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan berdampak terhadap aktivitas sehari-hari warga, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses pembangunan.

DPRD Kalteng, kata Nafsiah, terus menerima berbagai laporan dari masyarakat mengenai sulitnya akses transportasi akibat kondisi jalan yang rusak, serta kurangnya tenaga pendidik dan layanan kesehatan di sejumlah daerah.

Karena itu, ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk lebih aktif berkoordinasi dan menyusun langkah konkret agar pemerataan pembangunan serta pelayanan publik dapat dirasakan hingga ke wilayah terpencil.

“Jangan sampai masyarakat di pelosok terus tertinggal dalam mendapatkan pelayanan dasar. Pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata terhadap persoalan yang mereka hadapi,” tegasnya.

Nafsiah berharap percepatan penanganan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan maupun kesehatan dapat menjadi prioritas pemerintah daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalteng. (sb/*)