SB, SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan evaluasi terhadap sejumlah proyek infrastruktur tahun 2026 menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada meningkatnya biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) Kotim, Mentana Dhinar Tistama, mengatakan kenaikan BBM menyebabkan perubahan harga pada hampir seluruh komponen pekerjaan yang sebelumnya telah disusun pada awal tahun anggaran.

“Yang saya sampaikan tadi bahwa kita masih banyak kegiatan yang belum terlaksana sampai saat ini. Kenaikan BBM itu praktis mengubah harga semuanya. Banyak yang sudah kami siapkan di awal tahun itu praktis berubah semua,” ujar Mentana usai rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Kotim, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh paket pekerjaan yang telah direncanakan. Langkah itu dilakukan untuk memastikan kegiatan yang dijalankan tetap sesuai dengan kemampuan anggaran dan dapat diselesaikan secara optimal.

“Itu makanya ada keterlambatan ini. Kita mereview harga awal, kemudian kita review berdasarkan kenaikan harga ini. Kita lihat mana yang masih bisa dilaksanakan dan mana yang karena faktor kenaikan harga menjadi tidak memungkinkan untuk dikerjakan,” katanya.

Saat ini, lanjut Mentana, pemerintah daerah masih melakukan kajian bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menentukan prioritas kegiatan yang tetap dapat dilaksanakan.

“Harapan kita bisa terlaksana semua sesuai dengan target. Tetapi kita masih mereview yang mana yang bisa dikerjakan dan yang mana tidak bisa dikerjakan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, proyek yang mengalami lonjakan biaya signifikan berpotensi ditunda apabila anggaran yang tersedia tidak mampu menjamin penyelesaian pekerjaan secara utuh. Menurutnya, pembangunan yang tidak selesai justru tidak akan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

“Kalau misalnya anggarannya tidak cukup dan bangunannya tidak selesai, tentu tidak akan bermanfaat. Itu yang menjadi bahan pertimbangan kami saat ini,” ujarnya.

Selain persoalan anggaran, kesiapan waktu pelaksanaan juga menjadi faktor penting dalam evaluasi. Setiap paket pekerjaan akan dihitung kembali agar dapat diselesaikan sesuai jadwal kontrak yang telah ditetapkan.

“Kalau hitungan kami tidak selesai, ya kita pending. Tapi kalau mampu diselesaikan, tidak ada alasan bagi rekanan untuk tidak mengerjakan karena nanti ada konsekuensi sesuai kontrak,” pungkasnya. (f1/sb)