seputarborneo.news@gmail.com

082253082672

DPRD Kapuas Soroti Pemadaman Listrik Bergilir

by Redaksi - Tanggal 04-07-2026,   jam 10:10:30
Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah., S.Hut., MM. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah., S.Hut., MM.

SB, KUALA KAPUAS –Masalah pemadaman bergilir di wilayah Kabupaten Kapuas menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kapuas, karena masyarakat yang merupakan pelanggan PLN mengeluhkan.

Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah., S.Hut., MM., meminta PT PLN dapat segera mengatasi keluhan masyarakat untuk listrik normal kembali, dan memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman listrik bergilir yang berlangsung cukup lama di wilayah Kabupaten Kapuas.

"Gangguan pasokan listrik tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari, juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku usaha, perkantoran, sektor pendidikan, hingga pelayanan publik," ungkapnya.

Lanjutnya, masyarakat sebagai pelanggan berhak mendapatkan pelayanan listrik yang andal sesuai kewajiban yang telah dipenuhi melalui pembayaran tagihan tepat waktu setiap bulan, dan juga pembelian token listrik yang sesuai ketentuan. Sehingga ketika terjadi gangguan pelayanan dalam waktu lama, PLN diharapkan bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

"Langkah tersebut sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan PLN sekaligus memberikan kepastian bahwa hak pelanggan tetap terlindungi," tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini juga, meminta PLN lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait penyebab pemadaman, estimasi waktu perbaikan, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk memulihkan pasokan listrik.

"Informasi dan komunikasi yang baik akan membantu masyarakat mempersiapkan diri, agar meminimalkan dampak akibat terhentinya pasokan listrik," jelasnya.

Awo demikian sapaan akrabnya menjelaskan pemadaman listrik yang terjadi berulang kali telah memicu banyak keluhan dari masyarakat. Bahkan pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan, karena aktivitas produksi dan pelayanan terganggu. Selain itu, masyarakat juga kesulitan menjalankan aktivitas rumah tangga, sementara fasilitas umum seperti layanan kesehatan dan pendidikan ikut terdampak.

"Kita mendorong pemerintah daerah bersama pihak terkait, agar terus berkoordinasi dengan PLN guna mencari solusi dalam meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kabupaten Kapuas," pungkasnya. (f4)