SB, PALANGKA RAYA – Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai menguliti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memanggil tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program, realisasi anggaran, hingga tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berjalan sesuai ketentuan.

Ketua Komisi III DPRD Kalteng Sugiyarto menegaskan, pendalaman tersebut merupakan bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Gubernur atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).

"Kami ingin mengetahui bagaimana realisasi anggaran tahun 2025, apa saja kendala yang dihadapi, kemudian bagaimana tindak lanjut terhadap catatan atau hasil pemeriksaan dari BPK," ujar Sugiyarto usai rapat gabungan bersama OPD mitra kerja.

Menurutnya, pembahasan tidak hanya berfokus pada besaran serapan anggaran, tetapi juga efektivitas pelaksanaan program dan penyelesaian berbagai catatan hasil audit BPK. Dengan begitu, DPRD dapat memastikan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sugiyarto menambahkan, seluruh hasil pendalaman akan dirangkum sebagai bahan pembahasan di Banggar DPRD Kalteng sebelum disampaikan dalam rapat paripurna.

"Catatan-catatan yang kami peroleh akan kami sampaikan kepada Banggar sebagai bahan laporan sebelum dibawa ke rapat paripurna," pungkasnya. (sb/*)