Bupati Lamandau Turun Tangan Atasi Antrean BBM, Satpol PP dan Polisi Disiagakan di SPBU
SB, NANGA BULIK – Pemerintah Kabupaten Lamandau bergerak cepat mengatasi persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar yang terjadi di sejumlah SPBU.
Dalam rapat bersama seluruh manajemen SPBU di Kabupaten Lamandau, Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra, Rabu (29/7/2026) menegaskan langkah-langkah konkret untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar dan masyarakat tidak dirugikan.
Salah satu keputusan yang diambil adalah menempatkan personel Satpol PP bersama kepolisian untuk berjaga di setiap SPBU setiap hari. Langkah ini dilakukan guna mengawasi penyaluran BBM bersubsidi sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan distribusi.
"Saya perintahkan Satpol PP dan kepolisian untuk stand by di SPBU setiap hari sampai kondisi harga kembali berangsur pulih. Yang penting masyarakat kita terakomodir dan situasi tetap kondusif," tegas Bupati.
Selain itu, Bupati memastikan evaluasi akan terus dilakukan. Pemerintah Kabupaten Lamandau menjadwalkan rapat lanjutan pada minggu pertama Agustus 2026 dengan melibatkan para camat dan kepala desa untuk mengevaluasi distribusi sekaligus membahas penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM di wilayah kabupaten.
"Kita akan duduk bersama dengan camat dan kepala desa untuk mengevaluasi serta menentukan HET yang terbaik bagi masyarakat," ujarnya.
Sebagai langkah awal pengendalian antrean, mulai Kamis, 30 Juli 2026, pengisian BBM di SPBU akan menggunakan sistem nomor antrean yang dibagikan mulai pukul 07.00 hingga 10.00 WIB.
Dalam rapat tersebut juga disepakati HET Pertalite sebesar Rp13.000 per liter untuk wilayah Kecamatan Bulik, kawasan SKPE, dan Kecamatan Sematu Jaya. Sementara penetapan HET untuk kecamatan lainnya akan dibahas pada rapat berikutnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lamandau, Irwansyah, menjelaskan bahwa rapat bersama Bupati difokuskan pada penyusunan solusi jangka pendek agar distribusi BBM kembali normal.
"Pak Bupati mengarahkan agar distribusi BBM berjalan lancar. Solusi jangka pendek untuk satu hingga dua minggu ke depan adalah penerapan kuota antrean di SPBU," jelasnya.
Dalam skema tersebut, setiap hari SPBU akan melayani maksimal 200 kendaraan roda dua dan 100 kendaraan roda empat atau lebih untuk pengisian BBM bersubsidi.
Irwansyah menambahkan, penetapan HET Rp13.000 per liter di wilayah Nanga Bulik, SKPE, dan Kecamatan Sematu Jaya masih bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai perkembangan di lapangan.
Menurutnya, berdasarkan informasi dari seluruh SPBU dan Pertashop di Kabupaten Lamandau, kuota BBM bersubsidi dari pemerintah tidak mengalami pengurangan. Namun, pasokan BBM non-subsidi justru berkurang sehingga banyak pengguna BBM non-subsidi beralih membeli BBM bersubsidi.
"Kondisi itulah yang memicu antrean panjang di hampir seluruh SPBU di Kabupaten Lamandau. Harapan kita, distribusi kembali lancar, masyarakat tidak dirugikan, dan seluruh warga yang berhak dapat menikmati BBM bersubsidi dengan baik," pungkasnya.(BY/SB)
