Aliansi Kalteng Melawan Demo Jilid IV, Dorong Karhutla Bencana Nasional
SB, PALANGKA RAYA – Aliansi Kalteng Melawan melayangkan sembilan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor Gubernur Kalteng. Massa menyoroti buruknya mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hak masyarakat adat, hingga kondisi sosial ekonomi warga yang kian tertekan akibat krisis asap.
Sekretaris Lapangan Aksi, Yuyun Sanjaya, menegaskan pemerintah harus berani mengakui keterbatasan dalam menangani karhutla. Menurutnya, persoalan tersebut perlu didorong menjadi bencana nasional agar penanganannya mendapat perhatian dan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat.
“Kami meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan sikap bahwa mereka tidak mampu memitigasi bencana ini, sehingga persoalan karhutla dapat diangkat menjadi bencana nasional,” tegas Yuyun.
Selain penanganan karhutla, Aliansi Kalteng Melawan juga menuntut perlindungan hak masyarakat adat dalam menjalankan tradisi berladang. Yuyun mengingatkan, masyarakat adat tidak boleh dijadikan kambing hitam atas persoalan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga diminta tidak menutup mata terhadap antrean panjang BBM, kenaikan harga, terbatasnya air bersih, pemadaman listrik, serta lumpuhnya aktivitas perekonomian masyarakat.
“Kami sebagai masyarakat sudah mati-matian menghirup udara kotor. Jangan sampai kami juga harus mati-matian beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang semakin menurun. Pemerintah jangan abai terhadap situasi ini,” ujarnya.
Kekecewaan massa semakin memuncak lantaran Gubernur Kalteng tidak menemui mereka meski demonstrasi berlangsung sejak siang hingga sore. Yuyun menilai sikap tersebut menunjukkan ketidakberanian pemerintah menghadapi aspirasi masyarakat secara langsung. Ia juga menyebut gubernur berada di tempat lain bersama pemerintah pusat ketika massa menunggu di depan kantor gubernur.
“Dengan alasan apa pun, sikap tersebut sangat pengecut. Jika tidak ingin bertemu dengan masyarakat, lebih baik turun saja agar kami tidak perlu lagi berusaha menemuinya. Kami akan menggugat,” kata Yuyun.
Yuyun juga menyayangkan munculnya gesekan dengan pihak luar yang dinilai membela pemerintah, serta pembentukan opini di media sosial yang dianggap mendiskreditkan gerakan mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa yang turun ke jalan juga mempertaruhkan kesehatan karena berjuang di tengah udara tercemar asap. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terpecah akibat perbedaan pandangan dalam menyikapi krisis karhutla.
“Kami mempertaruhkan kesehatan karena ikut berjuang di tengah kondisi udara yang tercemar asap. Namun, kami justru diusik dan diganggu. Akan itah, akan uluh itah. Jangan sampai sesama masyarakat kita justru terpecah belah oleh sesama kita sendiri,” bebernya.
Di sisi lain, Yuyun membantah anggapan bahwa gerakan mahasiswa tidak beradab. Ia menilai narasi tersebut berpotensi menggiring opini publik dan mengaburkan persoalan utama yang sedang diperjuangkan.
"Masyarakat berhak mempertanyakan tanggung jawab pemerintah ketika anak-anak, bayi yang baru lahir dan orang lanjut usia harus menghadapi paparan asap karhutla," pungkasnya. (sb/*)
