Lewati ke konten utama
Pemko Palangka Raya

Jelang 2027, Pemko Palangka Raya Siapkan Langkah Kendalikan Inflasi dan Kebijakan Upah

Redaksi 16-11-2026, 18:29 WIB 2 menit baca
Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi tahun 2026. (FOTO: ISTIMEWA)
Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi tahun 2026. (FOTO: ISTIMEWA)

SB, PALANGKA RAYA – Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mempersiapkan kebijakan pengupahan tahun depan menjadi perhatian Pemerintah Kota Palangka Raya. Hal ini ditindaklanjuti dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027, Senin (16/11/2026).

Mewakili Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Command Center Kantor Wali Kota Palangka Raya.

Rakor yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia itu diikuti seluruh gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia. Sejumlah persoalan strategis dibahas, terutama yang berkaitan dengan kondisi ekonomi daerah menjelang akhir tahun 2026.

Dalam arahannya, Mendagri menyoroti empat agenda utama yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Yakni langkah konkret pengendalian inflasi, sosialisasi penetapan Upah Minimum 2027, penguatan program perlindungan sosial, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Bagi Pemko Palangka Raya, pengendalian inflasi menjadi salah satu perhatian penting agar kenaikan harga kebutuhan pokok tidak semakin membebani masyarakat.

Sekda Arbert Tombak mengatakan, koordinasi bersama pemerintah pusat dan seluruh daerah diperlukan agar langkah pengendalian inflasi dapat berjalan lebih terarah.

"Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga," ujar Arbert.

Selain persoalan inflasi, ia juga menyoroti sosialisasi penetapan Upah Minimum Tahun 2027. Menurutnya, informasi dan kebijakan terkait pengupahan perlu dipahami dengan baik agar pelaksanaannya di daerah dapat berjalan sesuai ketentuan.

"Penetapan upah minimum juga menjadi hal penting yang perlu kita persiapkan. Harapannya, kebijakan yang ditetapkan nantinya dapat memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha," tambahnya.

Rakor tersebut juga membahas penguatan perlindungan sosial serta dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Kedua agenda itu dinilai membutuhkan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal.

Dalam kegiatan tersebut, Arbert didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja, jajaran Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (DPKUKMP), serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palangka Raya.

Pemko Palangka Raya berharap melalui koordinasi tersebut, berbagai kebijakan strategis pemerintah dapat ditindaklanjuti secara optimal sehingga stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. (sb/*)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard